Lemah Perencanaan Strategi Nasional, Inilah Penyebab Bandara Dhoho Berhenti Beroperasi

Berhentinya pengoperasian bandara Dhoho di Kediri disorot. Padahal diharapkan kehadiran bandara tersebut bisa mendatangkan keuntungan bagi wilayah tersebut untuk mendongkrak perekonomian bagi masyarakat di daerah tersebut.

Wakil ketua komisi D DPRD Jawa Timur Khusnul Arif mengatakan penghentian operasional ini menandakan lemahnya perencanaan strategis serta lambatnya dukungan dari pemerintah daerah maupun pusat dalam menjaga keberlanjutan bandara yang dibangun oleh PT Gudang Garam Tbk.

"Bandara tersebut merupakan bagian dari PSN (Proyek Strategi Nasional) yang digodok pemerintah pusat. Jika PSN ini gagal, maka akan berdampak negatif terhadap kepercayaan publik terhadap proyek-proyek strategis lainnya di Indonesia," jelas politisi NasDem ini.

Menurutnya, alasan PT Angkasa Pura I penghentian sementara dari penerbangan Bandara Dhoho adalah karena keterbatasan armada atau maintenance armada bisa dikata alasan yang kurang menyakinkan."Ini alasan klasik ya, saya menduga bukan karena itu, tetapi karena okupansi penumpang yang memang masih rendah," paparnya.

Ia menyebut, sejumlah faktor yang menyebabkan rendahnya minat penumpang, seperti terbatasnya jadwal penerbangan yang hanya tersedia dua kali seminggu—Rabu dan Jumat—serta hanya dilayani oleh satu maskapai, Citilink.

Selain itu, harga tiket dinilai lebih mahal dibandingkan penerbangan dari Bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo. “Hal ini menjadi salah satu penyebab calon penumpang yang berada di seputaran Kediri raya lebih memilih alternatif lain yang lebih fleksibel dan ekonomis meski harus menempuh jarak lebih jauh termasuk ketika harus ke Bandara Juanda,” ujarnya.

Khusnul juga mengingatkan, potensi makin lesunya Bandara Dhoho setelah selesainya proyek Tol Kertosono–Tulungagung. Akses tol ke Juanda yang makin mudah, menurutnya, akan memperkuat preferensi masyarakat menuju bandara di Sidoarjo tersebut.

Untuk itu, ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh yang melibatkan akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan di 13 daerah penyangga Bandara Dhoho.

"Minim kolaborasi dan dukungan dari pemerintah daerah penyangga ini salah satunya dilatarbelakangi oleh kurangnya campur tangan dari Pemprov Jatim sebagai jembatan ataupun mediator atau fasilitasi penghubung antara Kabupaten Kediri dengan 13 daerah penyangga bandara,"katanya Khusnul Arif politisi asal Kediri ini.

Ia menekankan, perlunya membangun ekosistem ekonomi dan pariwisata yang mendukung Bandara Dhoho agar manfaat ganda (multiplier effect) dari keberadaan bandara bisa dirasakan oleh semua daerah penyangga.

"Sudah semestinya semua pihak proaktif menciptakan ekosistem pariwisata dan industri yang dapat menarik arus kedatangan masyarakat luar dan barang melalui Bandara Dhoho,” tegasnya.

Ia juga mengaitkan nasib bandara dengan kredibilitas pemerintah. "Nasib Bandara Dhoho ini linier dengan harga diri pemerintah di mata publik, sebab ini PSN ini marwah pemerintah, pemerintah pusat ada di sini, jika ini gagal bagaimana dengan PSN yang lain? Nanti publik akan bertanya-tanya," ujarnya.

Khusnul bahkan, menduga hingga kini belum ada grand desain operasional yang benar-benar rampung. Ia menyebut keberlangsungan Bandara Dhoho bisa terancam bila tidak ada langkah konkret dan intervensi serius dari pemerintah pusat dan provinsi.

"Tanpa adanya langkah konkret yang terintegrasi dan komprehensif serta intervensi serius dari seluruh pemangku kepentingan terutama pemerintah pusat dan provinsi, maka keberlangsungan Bandara Dhoho yang sudah memakan investasi triliunan rupiah ini bisa terancam tidak memberikan dampak ekonomi yang diharapkan, dan bisa jadi nanti hanya akan menjadi monumen megah yang sepi, tidak ada aktivitas,"tandas pria pencinta seni ini.