Fraksi PKB DPRD Jatim Dorong RPJMD Lebih Progresif dan Pro Rakyat

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur menilai bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2025–2029 telah melalui proses yang sesuai ketentuan dan memuat sembilan misi pembangunan (Nawa Bhakti Satya). 

Namun demikian, Fraksi PKB menekankan pentingnya pengawalan serius agar misi tersebut tidak sekadar menjadi simbol, melainkan diwujudkan melalui kebijakan nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat, terutama kelompok rentan dan wilayah tertinggal.

“RPJMD ini harus menjadi instrumen nyata perubahan dan keadilan sosial,” tegas Juru Bicara Fraksi PKB, Abdullah Muhdi, dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (7/7/2025).

Fraksi PKB menyoroti tingginya angka kemiskinan di Jawa Timur, khususnya di Madura, Probolinggo, Tuban, dan Ngawi. 

Mereka mendesak pemerintah untuk menerapkan kebijakan afirmatif yang tajam dan terfokus, serta mengalihkan anggaran program yang kurang berdampak untuk mendukung pembangunan manusia.

Selain itu, Fraksi PKB menilai target pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam RPJMD masih terlalu konservatif. PKB mendorong optimalisasi aset daerah, peningkatan kinerja BUMD, digitalisasi perpajakan, hingga inovasi pembiayaan berbasis kehati-hatian fiskal.

Dalam sektor pertanian dan ketahanan pangan, Fraksi PKB mendukung program Jatim Agro, namun menuntut hilirisasi pertanian dan perikanan, perlindungan lahan produktif, dan penyediaan pupuk organik lokal sebagai solusi jangka menengah atas kelangkaan pupuk bersubsidi. Revitalisasi Jalan Usaha Tani (JUT) dan jaringan irigasi juga menjadi sorotan utama.

Tak hanya itu, Fraksi PKB mengangkat isu sosial mendesak seperti perkawinan dini, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta angka perceraian yang tinggi di Jatim. Mereka mendorong agar ketahanan keluarga dan revitalisasi berbasis data masuk dalam prioritas RPJMD.

Di sektor pendidikan, Fraksi PKB mendukung program TISTAS (Pendidikan Gratis Berkualitas), serta mendorong afirmasi yang setara untuk sekolah swasta dan madrasah diniyah. Mereka juga mengusulkan penyesuaian kurikulum kejuruan dengan kebutuhan industri dan memperkuat ekosistem kewirausahaan generasi muda.

Dalam pengelolaan BUMD, Fraksi PKB meminta dilakukan pemetaan dan evaluasi menyeluruh, termasuk opsi merger atau likuidasi terhadap BUMD yang tidak sehat. Aset-aset daerah yang tidak produktif pun harus dioptimalkan untuk mendukung pendapatan dan program prioritas.

Menutup pendapat akhir fraksinya, Fraksi PKB mendorong sinergi lintas pemerintah dalam mitigasi bencana, serta mengatasi kualitas air dan lahan yang masih belum optimal melalui program prioritas yang berdampak langsung.

“RPJMD harus menjawab tantangan zaman dan menjadi alat untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Jangan biarkan ketimpangan wilayah dan sosial terus melebar,” pungkas Muhdi.