Pemerintah Siapkan RUU BUMD, Penguat Peran BUMD Penambah PAD Jawa Timur

Anggota DPRD Jawa Timur Hermin mengatakan pihaknya mendukung adanya RUU BUMD yang sedang digodok pemerintah bersama DPR RI. Alasannya, keberadaan tersebut bisa menjadi penguatan peran BUMD dalam menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Dengam adanya UU BUMD ini nantinya harus diterapkan prinsip good corporate governance (GCG) yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness," katanya, Minggu (3/8/2025).

Politisi Gerindra ini memperhatikan bahwa dalam pengelolaan BUMD sekarang ini masih sarat dengan kepentingan politik.

"Dalam hal ini, penekanannya lagi memang dinilai struktur manajenennya mulai dari direktur komisaris dan yang lainnya kurang kompeten, karena ada sarat politiknya juga," jelas wanita asal Jember ini.

Ia mengatakan kehadiran UU tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan BUMD, sehingga BUMD dapat beroperasi secara profesional dan menguntungkan. 

"Pada akhirnya, tujuan utama nantinya adalah peran dari  BUMD seperti semula adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang berkelanjutan. Bukan merugi terus yang selama ini banyak dijumpai di Jawa Timur," tutupnya.

RUU BUMD sedang digodok oleh DPR RI, upaya untuk menyehatkan badan usaha milik daerah. Alasannya mayoritas Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD dalam kondisi sakit.

Dengan kehadiran UU BUMD tersebut, nantinya BUMD bisa naik kelas dan memperkuat tata kelola perusahaan daerah agar lebih sehat dan profesional.