Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Belum Berjalan Optimal, DPRD Jatim Minta Penyuluhan Ditingkatkan

Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, M. Khusnul Khuluk, menilai keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) belum berjalan optimal di sejumlah daerah. Bahkan, dari hasil pemantauannya, tingkat koperasi yang aktif sangat kecil.

"Kalau se-pemantauan saya, kayaknya tidak ada yang jalan. Sekian kecil persennya (yang jalan), mungkin tidak sampai 5 persen. Itu pun (yang jalan) karena memang (koperasi sebelumnya) sudah jalan," ujar Khusnul kepada wartawan di Surabaya, Senin (11/8/2025).

Khusnul menjelaskan, sebagian koperasi yang beroperasi saat ini merupakan koperasi yang sebelumnya sudah berjalan sebelum bergabung dengan KDMP.

"Jadi kalau Koperasi Merah Putih kemarin mengambil koperasi-koperasi di desa itu yang jalan, itu bisa langsung running," imbuhnya.

Ia mencontohkan di daerah asalnya, Kabupaten Lumajang, sebagian besar kepala desa enggan menjalankan program simpan pinjam di bawah KDMP. Alasannya, kepala desa khawatir akan menanggung dampak ketika masyarakat kesulitan mengembalikan pinjaman.

"Kalau di kabupaten saya, rata-rata di Lumajang ini untuk simpan pinjam kayaknya kepala desanya banyak tidak mau. Karena dampaknya nanti ke kepala desa," ungkapnya.

Menurut Khusnul, persepsi masyarakat bahwa dana yang digunakan adalah uang pemerintah membuat mereka enggan mengembalikan pinjaman tepat waktu. 

"Tahu ini uang pemerintah, nah ketika masyarakat mau bayar itu susah, nunggu pemerintah saja. Nah, itu akan balik lagi ke kepala desanya ketika ditagih. Sehingga beberapa kepala desa yang bertemu dengan saya tidak akan melakukan pinjaman uang," paparnya.

Menanggapi kondisi tersebut, Khusnul mendorong Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, untuk lebih aktif memberikan pendampingan dan edukasi kepada pengurus koperasi di daerah.

"Solusinya memang Dinas Koperasi Provinsi itu sering memberikan penyuluhan, merangkul beberapa pengurus koperasi di kabupaten, juga bisa melibatkan beberapa perguruan tinggi," jelasnya.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jatim ini menilai, perguruan tinggi dapat menjadi mitra strategis dalam membantu menggerakkan koperasi, terutama jika anggaran pemerintah terbatas.

"Jadi kalau anggaran sekarang ini tidak ada, maka beberapa perguruan tinggi ini diajak untuk bisa memfasilitasi jalan, bisa running dulu," terangnya.

Khusnul menegaskan, tanpa aktivitas yang berjalan, mustahil koperasi desa dapat memperoleh bantuan permodalan dalam jumlah besar dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

"Karena kalau tidak jalan, istilahnya jalan kecil-kecilan, itu tidak mungkin langsung Himbara turun Rp3 miliar. Pemahaman saya seperti itu," katanya.

Ia kembali mengingatkan bahwa pemerintah tidak cukup hanya membentuk Koperasi Desa Merah Putih, namun juga harus memberikan pendampingan berkelanjutan.

"Jadi sekali lagi, pemerintah harus sering memberikan penyuluhan, tidak sekadar berdiri Koperasi Merah Putih ini. Tapi harus ada penyuluhan intens agar ini bisa berjalan semuanya," tutupnya.