KLB Campak Sumenep, Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim ini apresisi langkah Pemkab Sumenep dan minta Dinkes Jatim turun tangan

Dinas kesehatan Provinsi Jatim diminta segera melakukan langkah langkah taktis dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, didalam melakukan penanganan kasus Campak di Kabuapaten Sumenep.

Penegasan ini dikatakan anggota Komisi E DPRD Jatim, Indriani Yulia Mariska, menyikapi kondisi wabah Campak di Kabupaten Sumenep yanh saat ini sudah masuk kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB).

Data yang ada kasus Campak di Kabupaten Sumenep sudah menimbulkan kematian 12 orang anak. Sejak Januari sampai Agustus 2025 tercatat ada 1.534 kasus campak di wilayah tersebut.

"Kondisi ini cukup mengkhawatirkan. Peran Dinkesa Jatim sangat di perlukan saat ini guna menopang langkah yang sudah dilakukan Pemkab Sumenep terkait kasus campak ini," ujar anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim, pada jurnalis, Rabu (20/08/25).

Menurut Indri sapaan akrabnya, pihaknya mendukung langkah yang saat ini sudah dilakukan penanggulangan oleh Dinas Kesehatan Sumenep.

“Saya mendukung penuh atas keputusan Dinkes Sumenep untuk melakukan imunisasi massal guna pencegahan campak agar korban campak tidak bertambah. Dan semoga rantai penyebaran campak juga terhenti di lingkungan masyarakat,” ungkapnya.

Indri menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mencegah penyebaran campak. Pasalnya hal ini tidak hanya bisa ditangani dengan baik tanpa ada keterlibatan masyarakat.

“Ini warning agar semua elemen turun tangan, Dinkes Jatin dan Dinkesa serta pihak terkait di Pemkab Sumenep. Saya pun berharap semua lapisan masyarakat Sumenep juga ikut membantu upaya pencegahan campak di sekitar lingkungannya," ucapnya. 

"Jangan lupa juga mari terus kita gelorakan untuk menjaga kebersihan lingkungan, makan makanan sehat dan bergizi, serta menerapkan pola hidup sehat yang dimulai dari diri sendiri,” lanjutnya mempertegas.

Sementara itu upaya penanggulangan KLB campak di Sumenep, saat ini Pemkab Sumenep melalukan imunisasi massal yang melibatkan seluruh puskesmas serta dukungan lintas sektor. 

Dinkes Sumenep juga telah melakukan kajian epidemiologi terkait kasus ini dan mengeluarkan surat edaran ke desa-desa untuk penanganan isolasi bagi penderita campak. 

Selain itu, Dinkes melakukan microplanning di puskesmas-puskesmas sebagai bagian dari pelaksanaan Outbreak Response Immunization (ORI), atau imunisasi ulang massal untuk anak-anak usia 9 bulan hingga 59 bulan di seluruh wilayah Sumenep.

Data Dinas Kesehatan P2KB Sumenep menunjukkan bahwa kasus campak paling banyak terjadi pada anak usia di bawah lima tahun. Kondisi ini menekankan urgensi pelaksanaan imunisasi massal serta langkah-langkah pencegahan lainnya.

Sejumlah puskesmas di Sumenep telah menyiapkan tenaga medis dan fasilitas pendukung untuk mendukung program imunisasi massal. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat campak, tetapi juga menghentikan rantai penularan di masyarakat.