Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih Tekankan Pengawasan PMI Harus Tetap di Daerah

 Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Hikmah Bafaqih, menegaskan pentingnya pengawasan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) tetap dilakukan di daerah.

Hal itu disampaikan Hikmah Bafaqih saat menghadiri diseminasi hasil riset tentang pekerja migran yang digelar Migran Aid Indonesia bersama jaringan peduli PMI di Surabaya pada 12 - 14 Agustus lalu.

"Pesertanya beragam, ada dari kementerian, ada dari BB2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia), ada dari dinas tenaga kerja provinsi dan kabupaten/kota, ada dari kawan-kawan pegiat dan pemerhati pekerja migran atau buruh migran,” kata Hikmah kepada awak media di Surabaya, Senin (25/8/2025).

Menurutnya, riset tersebut mengungkap berbagai persoalan mulai dari proses rekrutmen, pembinaan kompetensi, hingga perlindungan di tempat penampungan. Bahkan, hasil riset juga mengungkap kondisi PMI saat bekerja dan setelah kembali menjadi purna pekerja migran.

"Jadi, bagaimana rekrutmen itu dilakukan dengan fair, tidak ada manipulasi data. Kadang usia ditua-kan, ijazah, kayak gitu ya. Jadi, fair dari sisi rekrutmen,” jelasnya.

Hikmah menyebutkan, Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 telah mengamanahkan pembinaan dan pendidikan kompetensi bagi calon PMI sebagai kewenangan pemerintah daerah. Namun faktanya, keterbatasan anggaran membuat pelaksanaan masih banyak melibatkan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) maupun Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).

"Kalau cuma pembinaan dan penguatan kompetensi, LPK memenuhi syarat dan berkewenangan. Cuma ada juga LPK yang melampaui kewenangan mereka, mereka ikut juga melakukan rekrutmen dan pemberangkatan, sekalipun ya bekerja sama juga dengan pemerintah,” ucap dia.

Karena itu, Hikmah menekankan pentingnya fungsi pengawasan tetap berada di daerah, bukan ditarik ke pusat. Sebab, katanya, apabila kewenangan pengawasan ditarik ke pemerintah pusat, maka rentang kontrolnya menjadi terlalu jauh.

"Kontrol kendalinya terlalu jauh. Sekarang saja kontrolnya ada di pemerintah daerah, banyak P3MI nakal. Banyak pekerja ilegal. Gimana kalau kontrolnya ditarik ke Jakarta? Semakin jauh,” tegas Hikmah.

Politisi Fraksi PKB DPRD Jatim itu menilai pengawasan yang efektif adalah yang dilakukan dari jarak dekat. “Kontrol itu yang paling efektif ya dekat, namanya kontrol itu sesuatu yang dekat itu yang efektif, kalau terlampau jauh rentang kendalinya susah,” katanya.

Selain pengawasan, Hikmah juga menyoroti pentingnya memperhatikan keluarga pekerja migran. “Karena kalau keluarganya enggak kita pedulikan, di tempat kerja mereka yang jauh, mereka juga tidak akan bekerja dengan nyaman. Kalau mereka enggak nyaman, mereka enggak produktif,” jelasnya.

Untuk itu, Hikmah berharap pemerintah daerah lebih serius melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Non-Governmental Organization (NGO), yang selama ini aktif mendampingi pekerja migran.

“Teman-teman yang bergerak di LSM atau NGO ini perlu diorkestrasi, perlu sering ditanya dan dikumpulkan karena mereka yang senyatanya hadir melekat dan melakukan pelindungan yang luar biasa kepada CPMI, PMI maupun Purna PMI," katanya.

Dengan melibatkan NGO atau LSM, Hikmah berharap, pemerintah bisa memberikan respon lebih cepat ketika terjadi permasalahan pada PMI di lapangan.

"Supaya ada kejelasan respon. Oh situasinya di bawah (lapangan), kayak gini, maka responnya mestinya kayak gini, kayak gitu kira-kira. Itu yang kita mintakan,” tandasnya.