Komisi B DPRD Jatim Soroti Anggaran Swasembada Pangan

Komisi B, Perekonomian, DPRD Provinsi Jawa Timur, menyoroti minimnya alokasi anggaran untuk OPD mitra dalam Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I, Selasa (2/9/2025), Juru Bicara Komisi B, Wiwin Sumrambah, menyebut anggaran OPD mitra hanya mencapai Rp1,68 triliun atau 5,1 persen dari total P-APBD.

“Kenaikan anggaran sebesar 9,48 persen dari APBD murni tahun ini belum cukup untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah, terutama dalam mendukung swasembada pangan nasional,” ujar Wiwin, dalam laporannya. 

Ia menyayangkan alokasi anggaran yang dinilai tidak proporsional untuk kebutuhan sektor strategis di Jawa Timur. Komisi B mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada Triwulan II 2025 mencapai 5,23 persen (year on year), melebihi capaian nasional yang berada di angka 5,12 persen. 

Berdasarkan data ADHB, kontribusi sektor-sektor di bawah naungan OPD mitra Komisi B terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim mencapai 66,95 persen. Namun, pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan justru hanya 0,50 persen. 

Wiwin menilai hal ini disebabkan oleh rendahnya serapan anggaran dan lemahnya kapasitas SDM teknis di lapangan. “Masih banyak dinas teknis yang kekurangan tenaga profesional dalam pertanian modern dan budidaya inovatif,” katanya.

Komisi B juga menyoroti pola pelaksanaan anggaran belanja yang cenderung menumpuk di akhir tahun. Realisasi belanja di bawah 50 persen tercatat di sejumlah OPD seperti Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Kelautan dan Perikanan. 

Pola ini dikhawatirkan akan menurunkan kualitas output pembangunan daerah. Wiwin menekankan bahwa keberhasilan Jawa Timur sebagai produsen komoditas pangan strategis nasional bukan karena intervensi pemerintah, melainkan karena kemandirian masyarakat. 

Oleh sebab itu, ia mendesak pemerintah provinsi untuk mengambil langkah nyata dalam memperkuat ketahanan pangan. “Diperlukan afirmasi kebijakan dan intervensi anggaran yang lebih adil untuk mengaktualisasikan aspirasi masyarakat yang telah berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan,” ujar Wiwin. 

Komisi B mendorong percepatan program swasembada pangan agar Jatim benar-benar siap menjadi lumbung pangan nasional.