Soroti Pendapat Banggar, Lilik Hendarwati Sebut Perubahan APBD Full untuk Kepentingan Rakyat

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD provinsi Jawa Timur yang juga Ketua fraksi PKS, Lilik Hendarwati, menegaskan bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 harus sepenuhnya diarahkan untuk kepentingan rakyat.

Hal ini disampaikan menanggapi Pendapat Banggar DPRD provinsi Jatim terhadap Raperda Perubahan APBD 2025 yang dibacakan dalam rapat Paripurna.

“Alhamdulillah, Banggar sudah menyampaikan pendapat terkait P-APBD 2025. Dari hasil kesepakatan kita bersama, insyaAllah semuanya sepakat bahwa perubahan yang kita lakukan kita fullkan untuk kepentingan masyarakat,” ujar anggota komisi C DPRD provinsi Jatim ini.

Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini menuntut agar setiap rupiah anggaran digunakan seefektif mungkin. 

“Beberapa kegiatan yang tidak terlalu urgent kita alihkan pendanaannya ke program yang lebih dibutuhkan masyarakat. Harapannya, kebutuhan mendesak rakyat bisa terbantu dengan baik,” tambahnya.

Dalam laporan Banggar, pendapatan daerah Jatim naik Rp 91,18 miliar menjadi Rp 28,53 triliun, meski transfer dari pusat turun Rp 192,31 miliar. Sementara itu, belanja daerah meningkat Rp 2,71 triliun menjadi Rp 32,93 triliun, sehingga defisit membesar menjadi Rp 4,39 triliun.

Banggar memberikan sejumlah catatan strategis, antara lain, memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk optimalisasi pajak daerah, memaksimalkan pemanfaatan aset daerah yang belum produktif, serta mengendalikan belanja pegawai agar tidak lebih dari 30 persen dari total belanja.

Selain itu, belanja modal produktif di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transportasi publik, dan fasilitas masyarakat lainnya diminta dipercepat agar memberi efek berganda bagi perekonomian Jawa Timur.

Lilik menegaskan, fraksi PKS konsisten mendorong agar penggunaan SiLPA 2024 sebesar Rp 4,7 triliun diarahkan untuk menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Insya Allah dengan pergeseran dan penguatan ini, APBD kita lebih tepat sasaran. Pada akhirnya yang merasakan manfaat langsung adalah masyarakat Jawa Timur,” tutup Lilik.