Nelayan Kian Sulit Dapat Solar, DPRD Jatim Desak Pemprov Turun Tangan

Kelangkaan Solar Membelit Kehidupan Nelayan di Jawa Timur

Ironi masih menyelimuti kehidupan nelayan di Jawa Timur. Para penjaga tepian laut yang menjadi penyuplai utama protein bangsa justru dibuat resah bukan oleh ombak besar atau cuaca ekstrem, melainkan oleh kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang semakin sulit didapat.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Multazamudz Dzikri, mengungkapkan dirinya kerap menerima keluhan dari para nelayan mengenai sulitnya memperoleh solar bersubsidi. Menurutnya, nasib nelayan yang sudah berat karena cuaca dan kondisi laut yang tidak menentu kini makin diperparah oleh mahalnya harga solar di lapangan.

“Terkadang nelayan juga kesulitan mendapatkan solar, akibatnya harga tinggi pun dibeli,” ujar Multazam di Gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, Senin (06/10/2025).

Ia menambahkan, para nelayan kerap membeli solar dari pedagang eceran dengan harga jauh di atas harga resmi pemerintah.

“Para nelayan membeli solar dari pedagang solar eceran, sehingga harganya jauh lebih tinggi dari harga resmi,” jelasnya.

Harga solar di lapangan, kata dia, bahkan bisa mencapai Rp8.000 per liter. Meski begitu, Multazam mengaku tidak sepenuhnya menyalahkan para pedagang eceran karena mereka juga mencari keuntungan dari keterbatasan distribusi.

Kondisi ini bukan kali pertama disorot oleh DPRD Jawa Timur. Sebelumnya, Komisi B DPRD Jatim juga menyoroti kesulitan nelayan akibat pasokan BBM yang terbatas dan cuaca ekstrem.

(Baca selengkapnya: Pembahasan Komisi B sebelumnya tentang perlindungan nelayan dan petani)

DPRD Minta Pemprov Jatim Turun Tangan

Melihat kondisi yang kian memprihatinkan, Multazam mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera turun tangan menjawab keresahan para nelayan.

“Saya berharap Gubernur mau hadir menjawab keluhan nelayan. Tercatat 245.145 nelayan di Jawa Timur belum tersentuh program pemerintah. Belum tampak kebijakan Gubernur yang pro nelayan,” tegasnya.

Multazam meminta agar Pemprov Jatim melalui Dinas Kelautan dan Perikanan segera mempermudah akses nelayan terhadap sistem digital MyPertamina, khususnya dalam proses pembuatan barcode agar mereka bisa membeli BBM subsidi secara resmi tanpa perantara.

Selain itu, ia mendorong pemerintah bekerja sama dengan Pertamina untuk memperbanyak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di daerah padat nelayan, seperti Lekok, Kraton, dan Nguling di Kabupaten Pasuruan.

“Jika SPBN bisa dibangun di kawasan nelayan padat, ini akan sangat membantu mereka untuk tetap melaut tanpa terbebani harga solar tinggi,” pungkasnya.

Upaya mendesak ini selaras dengan keprihatinan DPRD Jatim terhadap nelayan yang terdampak cuaca ekstrem dan distribusi BBM terbatas.

(Baca selengkapnya: Perhatian DPRD Jatim terhadap nelayan surabaya yang terdampak cuaca ekstrem)