Kontribusi Bangun SDM untuk Bangsa, Pesantren Layak Dapat Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Nurul Huda, menegaskan bahwa pemerintah sudah seharusnya memberikan perhatian serius terhadap pembangunan fisik pondok pesantren di seluruh Indonesia.

“Pasca musibah ambruknya musala Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, pemerintah tidak cukup hanya melakukan pendataan bangunan pondok pesantren. Ke depan, pemerintah juga perlu turun tangan membantu pembangunan fisik pesantren,” ujar Nurul Huda yang juga anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Selasa (07/10/2025).

(Baca Selengkapnya: Tragedi runtuhnya bangunan di Ponpes Al Khoziny juga mendapat perhatian serius dari DPRD Jatim, termasuk dorongan penggunaan BTT untuk penanganan pasca-kejadian)

Pemerintah Diminta Turun Tangan Langsung

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) asal Madura ini menyampaikan bahwa pondok pesantren selama ini sering harus mencari bantuan pembangunan ke berbagai pihak melalui proposal. Menurutnya, hal itu seharusnya bisa diatasi dengan inisiatif langsung dari pemerintah.

“Tak perlu lagi ponpes mencari bantuan ke sana-kemari. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, seharusnya memberikan dukungan nyata berupa pembangunan fisik dan penambahan sarana prasarana bagi pesantren,” tegasnya.

Pemerintah pusat dan daerah, lanjutnya, perlu mengambil peran nyata sebagai fasilitator, pengawas, sekaligus pemberi bantuan teknis. “Pembangunan pesantren adalah tanggung jawab bersama, mulai dari pengasuh, pengelola, pemerintah, hingga masyarakat,” ujarnya.

(Baca Selengkapnya: Legislator muda DPRD Jatim juga menyoroti keluhan warga terkait sektor pendidikan dan pertanian dalam masa reses)

Pesantren Sebagai Basis Penguatan SDM Bangsa

Nurul Huda menegaskan bahwa pesantren memiliki peran besar dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul yang berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

“Pesantren banyak berkontribusi untuk bangsa. Dari pesantren lahir SDM yang tidak hanya kuat dalam nilai-nilai agama, tetapi juga memiliki kualitas dan kemampuan di berbagai bidang. Karena itu, wajar bila pemerintah ikut membantu pembangunan dan perizinan fasilitas pendidikan di pesantren,” ujarnya.

(Baca Selengkapnya: DPRD Jatim menekankan pentingnya keselamatan santri sebagai prioritas utama pasca runtuhnya bangunan di Al Khoziny)

Instruksi Presiden untuk Pemeriksaan Keamanan Bangunan Pesantren

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), untuk melakukan pemeriksaan terhadap struktur dan kekuatan bangunan di pondok pesantren.

Instruksi tersebut dikeluarkan setelah insiden ambruknya bangunan di Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo. Presiden juga menugaskan kementerian terkait untuk memetakan seluruh bangunan pesantren di Indonesia, terutama dari aspek keamanan dan keselamatannya.