Reses DPRD Jatim, Budiono Dikeluhkan Soal Irigasi dan Minimnya Pupuk Subsidi di Tuban

TUBAN — Persoalan air irigasi dan minimnya ketersediaan pupuk bersubsidi kembali menjadi keluhan utama petani di Kabupaten Tuban. Aduan tersebut disampaikan langsung oleh warga saat mengikuti kegiatan Reses III 2025 anggota DPRD Jawa Timur, Budiono, di Desa Megarsari, Kecamatan Plumpang, Sabtu (22/11/2025).

Petani Keluhkan Krisis Air Irigasi dan Pupuk Subsidi

Sejumlah petani mengungkapkan kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi karena kuota yang tidak mencukupi kebutuhan musim tanam.

“Tolong Pak Budi, kuota pupuk subsidi ditambah. Kami sering kehabisan pupuk. Meski harga gabah tinggi, kami tetap tidak untung karena membeli pupuk nonsubsidi,” keluh salah satu warga.

Petani lainnya menambahkan bahwa persoalan air irigasi semakin memperparah kondisi karena wilayah tersebut kerap mengalami kekeringan tahunan.

“Kami butuh pompa air. Sering sekali kesulitan air irigasi,” ujar warga lainnya.

(Baca Selengkapnya: Keluhan terkait pupuk ini serupa dengan berbagai laporan sebelumnya mengenai distribusi pupuk yang tidak merata di sejumlah daerah)

Budiono Dorong Pembangunan Sumur Dalam untuk Irigasi

Menanggapi keluhan tersebut, Budiono menyatakan bahwa ia akan memperjuangkan pembangunan sumur sibel (sumur dalam) sebagai solusi jangka panjang untuk wilayah rawan kekeringan.

“Kesulitan air irigasi harus segera ditangani. Kami akan dorong pembangunan sumur sibel agar menyediakan sumber air stabil,” ujar Budiono.

Politisi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa program tersebut akan diajukan sebagai prioritas dalam pembahasan anggaran Provinsi Jawa Timur.

“Sumur dalam ini bukan proyek sesaat. Harus melalui kajian teknis dan titik bor tepat agar debit memadai. Akan kami perjuangkan agar masuk prioritas,” ujarnya.

(Baca Selengkapnya: Aspirasi terkait infrastruktur pertanian ini selaras dengan sejumlah masukan serupa di daerah lain)

Desakan Perbaikan Distribusi Pupuk dan Evaluasi Subsidi

Budiono juga mengakui keluhan terkait distribusi pupuk bersubsidi yang belum merata. Ia menilai perlu adanya evaluasi terhadap daftar pupuk yang masuk skema subsidi, termasuk pupuk SP-36, yang banyak dibutuhkan petani jagung.

“Kami akan komunikasi dengan dinas provinsi agar alokasi dan distribusi lebih merata. Petani tidak boleh kesulitan pupuk saat musim tanam. Termasuk evaluasi terhadap SP-36,” terangnya.

(Baca Selengkapnya: Persoalan akses dan kelangkaan pupuk kerap muncul dalam sejumlah reses anggota DPRD Jatim sebelumnya)

Aspirasi Akan Dibawa ke Pembahasan Tingkat Provinsi

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim ini memastikan seluruh aspirasi petani mulai dari irigasi, pupuk, hingga kebutuhan infrastruktur pendukung akan dibawa ke rapat-rapat legislatif mendatang.

“Petani membutuhkan solusi konkret. Semua keluhan ini akan kami kawal dalam pembahasan tingkat provinsi,” tegasnya.