261 Keracunan MBG di Mojokerto, DPRD Jatim Minta Evaluasi Total SPPG

SURABAYA — Insiden keracunan massal yang menimpa 261 penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mojokerto mendapat perhatian serius dari DPRD Provinsi Jawa Timur.

Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Sumardi, menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Menurut Sumardi, seluruh rantai produksi makanan harus ditelusuri secara detail, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses pengolahan di dapur. Berdasarkan data lapangan, ratusan warga mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi menu soto ayam yang disediakan dalam program MBG.

“Perlu evaluasi menyeluruh terhadap proses di SPPG, mulai dari alur memasak hingga kandungan nutrisi. Masalah kesehatan, terlebih yang menyangkut anak-anak, tidak boleh dianggap sepele,” ujar politisi Partai Golkar yang akrab disapa Cak Sumardi, Senin (12/01/2026).

Baca Juga:

• Ma'mulah minta pemerataan, pengawasan gizi, dan evaluasi penyedia makanan untuk hindari keracunan MBG di Banyuwangi

• Nasih Aschal minta perketat proses monitor higienis MBG

• Cahyo Harjo turun langsung kawal penyelenggaraan MBG di Dapilnya  

DPRD Minta SOP Produksi Makanan Ditinjau Ulang

Sumardi juga menyoroti aspek teknis, khususnya durasi waktu antara proses memasak dan penyajian. Ia menilai keterlambatan penyajian atau penyimpanan yang tidak sesuai standar berpotensi memicu pertumbuhan bakteri dan perubahan kualitas makanan.

“Penerapan standar operasional prosedur (SOP) harus ditinjau ulang, terutama untuk makanan yang diproduksi secara massal. Semua potensi perubahan rasa dan kandungan harus diantisipasi,” tegasnya.

Ia meminta pihak eksekutif mengungkap akar persoalan secara terbuka, termasuk kemungkinan adanya kelalaian dalam pelaksanaan di lapangan. Jika ditemukan kesalahan fatal, DPRD mendorong adanya langkah hukum dan administratif sebagai bentuk pertanggungjawaban.

“Program MBG memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan gizi generasi penerus. Jangan sampai visi besar itu tercoreng akibat pelaksanaan yang tidak tepat,” katanya.

Pemprov Jatim Lakukan Investigasi Epidemiologi

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan investigasi mendalam atas insiden tersebut. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyebutkan jumlah korban keracunan tercatat sebanyak 261 orang.

Dari jumlah tersebut, 140 orang telah dinyatakan pulih, sedangkan 121 pasien masih menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Mojokerto.

“Saat ini fokus utama adalah penanganan medis bagi 121 pasien yang masih dirawat, baik di pondok pesantren, rumah sakit, maupun puskesmas,” ujar Emil saat meninjau korban di Pondok Pesantren Ma’had An Nur dan RSUD Prof. dr. Soekandar.

Emil menjelaskan, penanganan medis difokuskan pada rehidrasi melalui cairan infus serta pemberian obat penunjang seperti zinc untuk mempercepat pemulihan gangguan pencernaan.

Terkait penyebab keracunan, Dinas Kesehatan Jawa Timur masih melakukan investigasi epidemiologi terhadap menu soto ayam yang dikonsumsi Jumat (09/01/2026). Penelusuran meliputi bahan baku, proses pengolahan, hingga pengemasan makanan.

Pemprov Jatim juga menemukan pola tidak biasa, di mana korban tetap mengalami keracunan meskipun hanya mengonsumsi bagian tertentu dari menu, seperti daging ayam atau telur saja.

“Ini menjadi data penting untuk menemukan akar masalah,” ujar Emil.

Hasil investigasi tersebut akan menjadi dasar penyempurnaan SOP Program Makan Bergizi Gratis guna menjamin keamanan pangan bagi masyarakat ke depan.