Virus Nipah Mengancam, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Desak Pengawasan Diperkuat

Surabaya — Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kembali mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran Virus Nipah (Nipah virus / NiV) menyusul laporan kasus terbaru di India.

Meski hingga saat ini belum ditemukan kasus terkonfirmasi di Indonesia, pemerintah pusat menegaskan perlunya penguatan pengawasan dan edukasi publik agar risiko penularan dapat ditekan sedini mungkin.

Virus Nipah diketahui memiliki tingkat kematian tinggi dan tergolong penyakit zoonosis berbahaya yang dapat menular melalui hewan maupun bahan pangan yang terkontaminasi.

Penasehat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, menilai Jawa Timur sebagai provinsi agraris memiliki tingkat kerentanan yang perlu diantisipasi secara serius.

Menurutnya, interaksi erat antara manusia, ternak, dan satwa liar seperti kelelawar buah menuntut langkah antisipatif yang lebih komprehensif.

“Kita tidak boleh menunggu sampai ada kasus baru bertindak. Prinsip kehati-hatian wajib diterapkan sejak dini,” ujarnya, Kamis (05/02/2026).

Upaya pencegahan penyakit dan pemeriksaan kesehatan secara rutin sebelumnya juga menjadi perhatian DPRD Jawa Timur dalam berbagai isu kesehatan masyarakat (baca selengkapnya: dorongan DPRD Jatim agar pemerintah rutin melakukan pemeriksaan kesehatan sebagai langkah pencegahan penyakit
https://dprd.jatimprov.go.id/berita/12449/hikmah-bafaqih-minta-pemerintah-rutin-lakukan-pemeriksaan-kesehatan-he).

Penguatan Surveilans dan Kesiapan Fasilitas Kesehatan

Sri Untari menegaskan bahwa mitigasi berbasis data ilmiah harus menjadi dasar kebijakan pemerintah daerah. Ia menyoroti perlunya penguatan surveilans zoonosis, pemantauan hewan reservoir, serta peningkatan kesiapan fasilitas laboratorium kesehatan di daerah.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat tingginya mobilitas masyarakat dan distribusi hewan ternak di Jawa Timur yang berpotensi mempercepat penyebaran penyakit jika tidak diantisipasi.

Kementerian Kesehatan juga mengimbau masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), berhati-hati dalam mengonsumsi buah segar atau minuman tradisional seperti nira yang berisiko terpapar kelelawar, serta memastikan makanan dimasak hingga matang sempurna.

Persoalan koordinasi layanan kesehatan antara daerah dan pemerintah pusat sebelumnya juga pernah menjadi perhatian DPRD Jawa Timur (baca selengkapnya: keluhan tenaga kesehatan dan pentingnya sinkronisasi kebijakan kesehatan antara daerah dan pusat
https://dprd.jatimprov.go.id/berita/11936/dirasa-tidak--ngelink-ke-kemenkes-sukwan-nakes-bangkalan-wadul-dprd-jatim).

DPRD Jatim Siap Kawal Kebijakan dan Anggaran Kesiapsiagaan

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur tersebut menyatakan pihaknya siap mengawal anggaran dan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna memperkuat kesiapsiagaan daerah.

Ia menekankan pentingnya penyusunan standar operasional prosedur (SOP) penanganan penyakit zoonotik di seluruh fasilitas kesehatan serta sosialisasi yang intensif kepada masyarakat agar tidak terjebak hoaks atau kepanikan berlebihan.

“Keterbukaan informasi dan koordinasi lintas sektor adalah kunci. Kami siap mengawal kebijakan yang berpihak pada keselamatan rakyat,” tegasnya.

Isu kesiapan fasilitas kesehatan daerah dalam menghadapi tantangan kebijakan kesehatan nasional juga pernah dibahas DPRD Jawa Timur bersama pengelola rumah sakit daerah (baca selengkapnya: pembahasan kesiapan rumah sakit dan kebijakan kesehatan bersama Kementerian Kesehatan
https://dprd.jatimprov.go.id/berita/11732/komisi-e-dprd-jatim-dan-dirut-rumah-sakit-pemprov-sambat-kemenkes).

Sri Untari menambahkan bahwa pengalaman pandemi COVID-19 harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah agar tidak terlambat dalam menyiapkan langkah penanganan.

“Sejak mendapat informasi tentang virus Nipah, saya meminta Dinas Kesehatan menyiapkan langkah pencegahan dan skenario penanganan jika virus tersebut masuk ke Indonesia,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi potensi ancaman penyakit zoonotik di masa depan.