Dishub Jatim Diminta Perkuat Koordinasi untuk Arus Mudik yang Aman
Komisi D DPRD Jawa Timur meminta Dishub Jatim memperkuat koordinasi lintas instansi untuk memastikan arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 berjalan aman. Pengawasan armada, tes kesehatan sopir, dan mitigasi kemacetan menjadi fokus utama.
Komisi D Monitoring Kesiapan Transportasi di Terminal Mojokerto
Surabaya – Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur mulai melakukan monitoring kesiapan layanan transportasi darat menjelang arus mudik dan arus balik Lebaran 2026. Pemantauan dilakukan di Terminal Tipe B Mojokerto yang berada di bawah kewenangan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (P3 LLAJ) Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Khusnul Arif, menegaskan bahwa pelaksanaan arus mudik tidak dapat dilakukan secara parsial. Oleh karena itu, Dishub Jatim perlu memperkuat koordinasi teknis dengan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun pemerintah pusat.
“Tidak hanya koordinasi di tingkat provinsi, tetapi juga antara provinsi dengan kabupaten/kota, serta dengan pemerintah pusat untuk memastikan perjalanan mudik dan balik dapat berjalan optimal,” ujarnya, Senin (02/03/2026).
Menurutnya, lonjakan mobilitas masyarakat saat Lebaran menuntut kerja terpadu agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun celah pengawasan di lapangan.
Upaya penguatan koordinasi ini juga sejalan dengan perhatian Komisi D terhadap kesiapan fasilitas transportasi, termasuk pengelolaan terminal utama yang menjadi simpul pergerakan pemudik
baca selengkapnya:
DPRD Dorong Penambahan Titik Ramp Check dan Tes Kesehatan Sopir
Komisi D DPRD Jatim juga mengingatkan pentingnya pelaksanaan ramp check atau pemeriksaan kelaikan armada angkutan umum secara rutin selama periode mudik Lebaran.
Pengawasan tersebut, kata Khusnul Arif, perlu diperluas dengan menambah titik pemeriksaan serta melibatkan berbagai pihak agar pengawasan lebih efektif.
“Pada umumnya pasti ada ramp check. Namun kami menyampaikan agar ada penambahan titik pemeriksaan tersebut dan dilakukan secara kolaboratif, tidak hanya Dishub provinsi, tetapi juga pemerintah kabupaten/kota,” paparnya.
Selain pemeriksaan teknis kendaraan, Dishub Jatim juga diminta menyiapkan tes kesehatan bagi pengemudi di sejumlah titik strategis sebagai langkah pencegahan risiko kecelakaan.
“Upaya lain selain ramp check adalah pemberian tes kesehatan bagi pengemudi di beberapa titik yang disiapkan. Bahkan termasuk tes urine yang juga akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan,” katanya.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya antisipatif dan mitigatif yang perlu dilakukan sejak awal guna menjaga keselamatan transportasi selama musim mudik.
Pengawasan transportasi ini juga dilakukan melalui inspeksi lapangan di berbagai simpul transportasi publik untuk memastikan kesiapan layanan penumpang
baca selengkapnya:
Mitigasi Kemacetan dan Keselamatan Jalan Jadi Perhatian
Selain aspek transportasi, pembahasan juga mencakup kesiapan posko pelayanan, rest area, kawasan wisata, serta titik rawan kemacetan yang diperkirakan mengalami lonjakan kendaraan saat Lebaran.
Menurut Khusnul Arif, seluruh titik tersebut harus masuk dalam peta mitigasi Dishub Jatim untuk memastikan arus mudik berjalan lancar.
“Langkah antisipatif dan mitigasi harus dilakukan sejak awal, mulai dari kesiapan posko, rest area, hingga titik-titik wisata maupun kawasan rawan kemacetan,” ujarnya.
Pendekatan preventif dinilai menjadi kunci agar arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 dapat berlangsung optimal tanpa gangguan berarti.
Pertemuan tersebut masih berada pada tahap koordinasi internal dan belum sampai pada kunjungan lapangan secara menyeluruh.
“Tadi pertemuannya dilakukan secara indoor di kantor Terminal Tipe B Mojokerto, sehingga belum sampai pada tahap kunjungan lapangan,” katanya.
DPRD Soroti Kondisi Jalan Rusak di Jalur Mudik
Dalam kesempatan itu, Khusnul Arif juga menyinggung masukan masyarakat terkait kondisi jalan berlubang di sejumlah titik jalur mudik, termasuk ruas Jombang–Mojokerto.
Meski perbaikan telah dilakukan, masih terdapat catatan teknis terkait hasil tambalan jalan yang dinilai tidak rata sehingga berpotensi mengganggu keselamatan pengendara.
“Perbaikan sudah dilakukan, tetapi ada masukan dari masyarakat bahwa tambalan jalan lebih tinggi dari badan jalan. Akibatnya, kendaraan khususnya sepeda motor menjadi tidak stabil ketika melintas,” ujarnya.
Komisi D DPRD Jatim memastikan catatan tersebut akan ditindaklanjuti melalui komunikasi dengan instansi teknis terkait agar keselamatan pengguna jalan tetap terjaga menjelang puncak arus mudik.
Lonjakan pergerakan masyarakat pada musim mudik juga diperkirakan akan meningkat di sejumlah simpul transportasi di Jawa Timur










