Konflik Timur Tengah, Fraksi PDIP DPRD Jatim Minta Pemprov Jatim Lindungi PMI Jatim

DPRD Jatim Soroti Keselamatan PMI di Timur Tengah

SURABAYA — Keberadaan sekitar 7.000 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jawa Timur yang bekerja di kawasan Timur Tengah menjadi perhatian Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan tersebut.

Melalui Ketua Fraksinya, Wara Sundari Renny Pramana, Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan keselamatan para pekerja migran asal Jawa Timur.

Menurut Wara Sundari Renny Pramana, yang akrab disapa Bunda Wara, situasi geopolitik di Timur Tengah perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena ribuan PMI asal Jawa Timur masih bekerja di negara-negara kawasan tersebut.

“Keselamatan warga Jawa Timur yang bekerja di luar negeri harus menjadi prioritas. Pemprov Jatim harus aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat, KBRI, serta instansi terkait untuk memastikan kondisi para PMI tetap aman,” ujar anggota Komisi E DPRD Jawa Timur tersebut.

Minta Pemprov Siapkan Langkah Antisipatif

Bunda Wara menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah antisipatif apabila konflik di kawasan Timur Tengah semakin memburuk. Langkah tersebut meliputi pemetaan lokasi pekerja migran asal Jawa Timur serta penyusunan skenario evakuasi apabila situasi keamanan tidak kondusif.

“Pemprov harus memastikan data PMI asal Jawa Timur yang berada di Timur Tengah benar-benar update. Jika situasi tidak kondusif, langkah-langkah evakuasi harus sudah dipersiapkan sejak dini,” tegasnya. Perhatian terhadap perlindungan pekerja migran juga sebelumnya menjadi fokus DPRD Jawa Timur dalam berbagai pembahasan kebijakan ketenagakerjaan daerah

baca selengkapnya:

• DPRD Jatim menekankan pentingnya pengawasan terhadap penempatan PMI agar perlindungan pekerja migran lebih optimal

PMI Disebut Pahlawan Devisa

Bendahara DPD PDI Perjuangan Jawa Timur tersebut menambahkan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran tidak hanya dilakukan ketika terjadi krisis, tetapi juga harus dimulai sejak proses penempatan tenaga kerja ke luar negeri.

“PMI adalah pahlawan devisa yang memberikan kontribusi besar bagi daerah dan negara. Karena itu negara, termasuk pemerintah daerah, harus hadir memberikan perlindungan maksimal bagi mereka,” ujarnya.

Selain perlindungan saat bekerja di luar negeri, DPRD Jawa Timur juga mendorong berbagai dukungan kebijakan untuk memudahkan proses pemberangkatan PMI, termasuk akses pembiayaan dan fasilitas penempatan tenaga kerja. Hal serupa juga pernah disampaikan Komisi E DPRD Jawa Timur terkait perlunya dukungan pembiayaan yang transparan dan terjangkau bagi calon pekerja migran

baca selengkapnya:

• DPRD Jatim mendorong perbankan memfasilitasi pembiayaan pemberangkatan PMI agar lebih aman dan terstruktur

• Komisi E DPRD Jatim berharap perbankan membantu pembiayaan pemberangkatan PMI guna mencegah praktik pembiayaan ilegal

Sekitar 7.000 PMI Jatim Bekerja di Timur Tengah

Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI), terdapat sekitar 7.000 PMI asal Jawa Timur yang bekerja di kawasan Timur Tengah. Jumlah terbesar berada di beberapa negara tujuan utama pekerja migran, seperti Arab Saudi, Turki, dan Qatar.

Meskipun sebagian besar PMI tidak berada langsung di wilayah konflik, pemerintah tetap diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat muncul akibat eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah.