Naik Kereta dari Bojonegoro, Budiono DPRD Jatim Pilih Hemat BBM di Tengah Efisiensi

Budiono Contohkan Pemanfaatan Transum untuk Berangkat Kerja

SURABAYA — Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Budiono, memilih menggunakan transportasi umum kereta api untuk berangkat kerja dari Bojonegoro menuju Surabaya sebagai bentuk efisiensi bahan bakar minyak (BBM) di tengah kebijakan penghematan anggaran.

Langkah tersebut disampaikan Budiono dalam Diskusi Indrapura bertajuk “Memotret Kinerja DPRD Jatim di Tengah Efisiensi 2026” yang digelar di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jatim, Rabu (29/04/2026).

“Saya sekarang naik kereta dari Bojonegoro ke DPRD Jatim. Penghematan BBM bisa sampai 50 liter,” ujarnya.

Menurut politikus Partai Gerindra itu, efisiensi energi tidak cukup hanya diwacanakan dalam kebijakan, tetapi juga harus diwujudkan melalui kebiasaan sehari-hari, termasuk penggunaan transportasi publik.

Di tengah tekanan fiskal dan upaya efisiensi anggaran pemerintah daerah, Budiono menilai penghematan energi menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen pemerintahan.

Baca Selengkapnya: 

• Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur arahkan perhatian Pemprov pada nasib nelayan Malang Selatan terdampak kelangkaan BBM subsidi

• Gubernur Jawa Timur umumkan kebijakan WFH ASN Pemprov Jatim pada apel pertama pasca lebaran

• Apresiasi DPRD Jawa Timur terhadap langkah gercep Bupati Fawait atasi kelangkaan BBM di Jember

Budiono Berikan Aplaus Atas Kinerja Setwan yang Optimal Meski WFH

Budiono turut mengapresiasi langkah Sekretariat DPRD Jawa Timur (Setwan) yang dinilai mampu menjaga kinerja kelembagaan di tengah penerapan kebijakan work from home (WFH) dan efisiensi anggaran.

“Kondisi fiskal kita tidak mudah. Namun, apa yang dilakukan Setwan sudah tepat. Semangatnya tetap kebersamaan dan bekerja maksimal,” katanya.

Ia menjelaskan Badan Keuangan Daerah (BKD) Jawa Timur saat ini juga telah melakukan evaluasi rutin terhadap penggunaan energi dan BBM di lingkungan DPRD Jatim sebagai bagian dari langkah efisiensi terukur.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Jatim, Mohammad Ali Kuncoro, menegaskan kebijakan efisiensi tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik.

“Efisiensi adalah keniscayaan. Namun, pelayanan harus tetap paripurna. Kalau masih ada yang mengeluh, berarti kita harus terus berbenah,” tegasnya.

Prestasi Transparansi DPRD Jawa Timur di tengah Efisiensi Anggaran

Diskusi tersebut juga menghadirkan Komisioner Komisi Informasi Jawa Timur, Solahudin, yang memaparkan capaian keterbukaan informasi publik di Jawa Timur.

Dalam monitoring dan evaluasi (monev) terbaru, Sekretariat DPRD Jatim berhasil meraih peringkat kedua dengan predikat “informatif”.

Dari total 64 badan publik yang dievaluasi, baru 18 badan publik yang masuk kategori informatif. Capaian tersebut menempatkan DPRD Jatim sebagai salah satu lembaga yang dinilai berhasil menjaga transparansi di tengah tekanan efisiensi anggaran.