DPRD Jatim Respon Keluhan Sopir Logistik atas Pembatasan Pembelian BBM Subsidi

DPRD Jatim Serap Aspirasi Sopir Logistik

SURABAYA — DPRD Jawa Timur menyerap aspirasi masyarakat, khususnya para sopir logistik, terkait kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi. DPRD Jawa Timur merespons cepat dengan mencari langkah solutif agar distribusi logistik tidak terganggu.

Keluhan tersebut muncul setelah pemerintah memberlakukan pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar maksimal 50 liter per kendaraan per hari sejak 1 April 2026.

Para sopir logistik bahkan mengancam akan menggelar aksi demonstrasi besar pada Selasa-Rabu, 29–30 April 2026, apabila persoalan yang mereka hadapi di lapangan tidak segera mendapatkan solusi.

Mereka menilai pembatasan tersebut berpotensi menghambat distribusi logistik, terutama untuk perjalanan jarak jauh yang membutuhkan pasokan BBM dalam jumlah besar.

DPRD Minta Masyarakat Pahami Kondisi Global

Ketua DPRD Jawa Timur, M. Musyafak Rouf, mengaku menghormati seluruh bentuk aspirasi yang disampaikan masyarakat, termasuk para sopir logistik yang terdampak kebijakan pembatasan BBM subsidi.

Namun demikian, ia meminta masyarakat juga memahami kondisi geopolitik global yang saat ini memengaruhi pasokan dan stabilitas energi nasional.

“Saya menghormati aspirasi para sopir. Namun, kita juga harus melihat situasi geopolitik yang tidak menentu. Pemerintah saat ini berupaya mencari solusi agar seluruh kebutuhan masyarakat tetap dapat terwadahi meskipun belum maksimal,” katanya, Senin (27/04/2026).

Menurut Musyafak, berbagai kebijakan yang diambil pemerintah merupakan bagian dari upaya menjaga ketersediaan energi di tengah tekanan global yang masih berlangsung.

Pembatasan BBM Subsidi Bertujuan Pemerataan Distribusi

Musyafak menjelaskan bahwa kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi dilakukan agar distribusi energi dapat lebih merata dan menjangkau seluruh kelompok masyarakat yang berhak menerima subsidi.

“Misalnya dibatasi maksimal 50 liter dan sebagainya, itu supaya masyarakat bisa mendapatkan BBM secara merata. Kalau dibebaskan tanpa batas, nanti pasti ada masyarakat yang tidak mendapatkan BBM,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa sistem kuota juga diterapkan untuk mengurangi antrean panjang di SPBU serta mencegah potensi kelangkaan BBM di berbagai daerah.

“Karena kuota sudah ditentukan untuk masing-masing wilayah. Kalau dibebaskan, nanti akan ada masyarakat yang tidak mendapatkan BBM. Ini bukan hanya persoalan lokal, tetapi juga persoalan nasional dan internasional akibat situasi geopolitik,” tuturnya.

DPRD Soroti Dampak Kebijakan terhadap Sektor Produktif

DPRD Jawa Timur menilai setiap kebijakan distribusi BBM subsidi perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor-sektor produktif yang sangat bergantung pada pasokan energi.

Selain sektor logistik, kelompok nelayan juga menjadi salah satu pihak yang rentan terdampak apabila distribusi BBM subsidi mengalami kendala atau pembatasan yang tidak diikuti solusi memadai.

Baca Selengkapnya:

• Upaya Komisi D DPRD Jawa Timur mencari solusi atas kendala pembelian BBM yang dihadapi sopir logistik agar distribusi barang tetap berjalan lancar

• Perhatian DPRD Jawa Timur terhadap dampak kelangkaan dan distribusi BBM subsidi yang memengaruhi aktivitas ekonomi nelayan di berbagai daerah pesisir

• Usulan DPRD Jawa Timur untuk memangkas birokrasi penyaluran BBM subsidi bagi nelayan agar lebih mudah diakses dan tepat sasaran

DPRD Dorong Penyederhanaan Akses BBM Subsidi

Selain memastikan distribusi berjalan merata, DPRD Jawa Timur juga mendorong penyederhanaan mekanisme dan birokrasi penyaluran BBM subsidi agar masyarakat yang berhak tidak mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus memastikan subsidi energi tepat sasaran.

DPRD Jatim Dorong Solusi Komprehensif

DPRD Jawa Timur berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak terkait dapat segera menemukan solusi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan tujuan pemerataan distribusi BBM subsidi.

Menurut DPRD, kebijakan energi harus dirancang secara seimbang agar mampu menjaga stabilitas pasokan nasional sekaligus mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk sektor logistik, perikanan, dan usaha produktif lainnya.