Nasich Aschal: BPJS di Koperasi Merah Putih Perkuat SDM Desa
Ketua Fraksi NasDem DPRD Jatim, H. M. Nasich Aschal, menilai keterlibatan BPJS dalam Koperasi Merah Putih sangat positif untuk memperkuat SDM, meningkatkan produktivitas, dan memajukan ekonomi desa guna mendukung kesejahteraan masyarakat.
DPRD Jatim Dorong Optimalisasi Program Koperasi Merah Putih
SURABAYA — Ketua Fraksi NasDem DPRD Provinsi Jawa Timur, H. M. Nasich Aschal, mengatakan bahwa berbagai daerah saat ini tengah mengoptimalkan pembangunan di berbagai sektor sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang merata hingga tingkat desa.
Menurutnya, berbagai program strategis Pemerintah Pusat, termasuk Koperasi Merah Putih dan Sekolah Rakyat, dirancang untuk memperkuat kapasitas desa dalam mengelola potensi yang dimiliki sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Seperti yang kita ketahui, kemampuan fiskal desa memiliki keterbatasan. Karena itu, hadirnya Koperasi Merah Putih maupun Sekolah Rakyat diharapkan mampu meningkatkan kapasitas desa serta kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi yang dimiliki,” ujar Nasich Aschal.
Ia menilai integrasi berbagai program pembangunan dapat membuka peluang ekonomi baru, termasuk menciptakan lapangan kerja bagi generasi muda di desa.
“Pemberdayaan pemuda desa saat ini menjadi tantangan tersendiri. Namun, jika program-program tersebut dapat dioptimalkan dan terintegrasi dengan baik, justru akan membuka peluang kerja baru bagi masyarakat desa,” tambahnya.
Keterlibatan BPJS Dinilai Meningkatkan Kualitas SDM Koperasi
Nasich menjelaskan bahwa salah satu bentuk penguatan kelembagaan Koperasi Merah Putih adalah kerja sama dengan BPJS Kesehatan yang memberikan perlindungan kesehatan bagi anggota koperasi dan pengelolanya.
Menurutnya, meskipun keikutsertaan BPJS memerlukan alokasi anggaran tertentu dari koperasi, manfaat jangka panjang yang diperoleh dinilai lebih besar dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan.
“Keikutsertaan BPJS memang membutuhkan pembiayaan yang harus ditanggung koperasi. Namun, kami melihat kebijakan ini akan memberikan efek positif terhadap keberadaan pemerintahan desa, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam koperasi,” papar anggota Komisi C DPRD Jawa Timur tersebut.
Ia optimistis kebijakan Pemerintah Pusat tersebut telah melalui kajian yang komprehensif dan dirancang untuk mendukung penguatan ekonomi desa secara berkelanjutan.
“Jika ada dampak atau konsekuensi tertentu dalam pelaksanaannya, saya meyakini pemerintah telah melakukan kajian yang matang. Tinggal bagaimana pemerintah desa mampu mencari solusi dan memaksimalkan peluang yang ada,” ujarnya.
Koperasi Desa Diharapkan Perkuat Sektor Pertanian dan Peternakan
Nasich menjelaskan bahwa keberadaan Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menghubungkan berbagai potensi ekonomi desa secara lebih efektif, mulai dari sektor pertanian, peternakan, hingga usaha mikro masyarakat.
Menurutnya, desa memiliki peran penting sebagai pemasok berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penguatan rantai pasok pangan lokal.
“Seluruh kebijakan ini pada dasarnya bertujuan meningkatkan potensi ekonomi desa. Pertanian, peternakan, dan sektor produktif lainnya diharapkan dapat berkembang lebih baik karena didukung sistem koperasi yang terintegrasi,” jelasnya.
Efektivitas Program Tetap Perlu Evaluasi Berkelanjutan
Meski optimistis terhadap prospek Koperasi Merah Putih, Nasich mengingatkan bahwa efektivitas program masih memerlukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan karena implementasinya masih tergolong baru.
Ia menyebut jumlah koperasi desa yang dibentuk secara nasional mencapai ratusan ribu unit, sehingga diperlukan pengawasan agar tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat benar-benar tercapai.
“Kalau melihat skema besarnya, tentu kita optimistis. Namun, karena program ini masih berjalan dalam waktu yang relatif singkat, efektivitasnya belum bisa diukur secara menyeluruh saat ini,” katanya.
Nasich berharap masyarakat tetap diberikan ruang untuk menyampaikan masukan dan terlibat aktif dalam proses pembangunan desa.
“Harapan kami, setiap kebijakan pemerintah tidak hanya didasarkan pada kajian akademik, tetapi juga membuka ruang partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dan ikut terlibat dalam pembangunan,” pungkasnya.
DPRD Jatim Konsisten Dorong Penguatan Ekonomi dan Kemandirian Desa
Dukungan terhadap Koperasi Merah Putih sejalan dengan berbagai upaya DPRD Jawa Timur dalam memperkuat ekonomi desa, ketahanan pangan, dan pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi penggunaan dana desa serta pengembangan kelembagaan ekonomi lokal.
Baca Selengkapnya
-
DPRD Jatim mendukung pemanfaatan dana desa untuk pengembangan Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen penguatan ekonomi dan kemandirian desa
-
Komisi A DPRD Jatim membawa berbagai aspirasi terkait pengelolaan dana desa ke pemerintah pusat guna memastikan kebijakan yang diambil tetap berpihak kepada kebutuhan masyarakat desa
-
DPRD Jatim sebelumnya menerima aspirasi masyarakat terkait pemanfaatan dana desa untuk memperkuat ketahanan pangan dan produktivitas sektor pertanian sebagai fondasi pembangunan desa










