Jawa Timur Raih WTP 11 Kali Berturut-turut, Puguh Pamungkas: Harus Berdampak pada Penurunan Kemiskinan

DPRD Jatim Apresiasi Raihan WTP Ke-11 Jawa Timur

SURABAYA — Anggota DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada 2026. Raihan tersebut menjadi yang ke-11 kali secara berturut-turut sejak 2015.

Meski memberikan apresiasi, Puguh menegaskan bahwa predikat WTP tidak boleh hanya menjadi prestasi administratif. Menurutnya, keberhasilan tata kelola keuangan daerah harus diikuti dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Predikat WTP merupakan indikator bahwa tata kelola keuangan daerah berjalan secara akuntabel dan transparan. Namun yang lebih penting adalah bagaimana setiap rupiah anggaran mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Timur,” kata Puguh, Selasa (09/06/2026).

Baca Selengkapnya: Ketua DPRD Jatim mengapresiasi capaian WTP ke-11 sebagai bukti konsistensi tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan

Kemiskinan dan Ketimpangan Masih Menjadi Tantangan

Puguh mengingatkan bahwa sejumlah tantangan pembangunan masih dihadapi Jawa Timur. Berdasarkan data hingga 2025, persentase penduduk miskin masih berada di kisaran 9,3 persen, meskipun angka kemiskinan ekstrem telah turun menjadi sekitar 0,29 persen.

Di bidang pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur mencapai 74,65 pada 2025, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 74,00. Namun capaian tersebut masih berada di bawah DKI Jakarta yang telah mencapai 81,65.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur tercatat sekitar 4,2 persen pada 2025. Angka tersebut memang lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 5,3 persen, tetapi masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah perkotaan.

“Masih terdapat kesenjangan pembangunan yang cukup lebar antarwilayah. Kota Surabaya memiliki IPM sekitar 82, sementara beberapa daerah seperti Kabupaten Sampang masih berada di kisaran 66,5. Ketimpangan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar anggota Komisi E DPRD Jatim tersebut.

WTP Harus Diikuti Dampak Nyata bagi Masyarakat

Puguh juga menyoroti masih adanya ketimpangan akses layanan dasar, mulai dari air bersih, sanitasi, perumahan layak, hingga layanan kesehatan di sejumlah daerah pedesaan. Di sektor kesehatan, kasus tuberkulosis (TB) masih mencapai sekitar 50 ribu kasus per tahun, sementara distribusi tenaga kesehatan belum merata.

Menurutnya, capaian WTP sejatinya hanya menilai kewajaran laporan keuangan pemerintah, bukan efektivitas penggunaan anggaran. Karena itu, diperlukan langkah lanjutan agar pengelolaan APBD benar-benar berorientasi pada hasil pembangunan.

Ia mendorong pemerintah provinsi memperkuat audit kinerja berbasis outcome atau dampak sosial-ekonomi, bukan hanya kepatuhan administrasi. Selain itu, anggaran daerah perlu lebih difokuskan pada penguatan layanan dasar seperti kesehatan primer, pendidikan berkualitas, dan perlindungan tenaga kerja.

“Pemerataan pembangunan juga harus menjadi prioritas, khususnya bagi daerah-daerah dengan IPM rendah agar tidak semakin tertinggal. Di sisi lain, transparansi pembangunan perlu diperkuat melalui dashboard publik yang dapat diakses masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan program pemerintah,” tutur politikus Fraksi PKS tersebut.

Baca Selengkapnya:

• Ketua DPRD Jatim menegaskan seluruh rekomendasi BPK harus ditindaklanjuti agar tata kelola keuangan daerah semakin berkualitas dan akuntabel

• DPRD Jatim memperkuat sinergi dengan BPK RI untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan APBD

Puguh menegaskan, raihan WTP selama 11 tahun berturut-turut merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Namun keberhasilan tersebut harus menjadi instrumen untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menurunkan pengangguran, mengurangi kesenjangan wilayah, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat Jawa Timur.

“WTP adalah fondasi tata kelola yang baik. Tantangan berikutnya adalah memastikan tata kelola yang baik itu benar-benar menghasilkan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat,” pungkasnya.