Reses di Surabaya, Musyafak Rouf Tegaskan Aspirasi Warga Jadi Landasan Kebijakan Pembangunan

Ketua DPRD Jatim Serap Aspirasi Masyarakat di Kecamatan Gayungan

SURABAYA – Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Musyafak Rouf menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan forum konstitusional untuk menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikannya saat menggelar Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Aula Mbah Sunan Ampel, Kecamatan Gayungan, Surabaya, Senin (27/7/2026).

Dalam dialog bersama warga, berbagai aspirasi mengemuka, mulai dari kebutuhan kepemudaan, bantuan sosial, hingga pelatihan kerja bagi masyarakat.

Soroti Akses Program dan Pelatihan Kerja

Sejumlah warga mengeluhkan sulitnya mengakses Program Pemuda Tangguh akibat kendala persyaratan administrasi.

Musyafak menilai proses pendataan dan verifikasi penerima manfaat perlu dilakukan secara tepat agar program benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.

Dalam kesempatan itu, warga juga menanyakan mekanisme penyampaian usulan pembangunan di luar masa reses. Menurut Musyafak, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun pemerintah daerah, sedangkan reses menjadi sarana DPRD menghimpun kebutuhan masyarakat secara langsung.

"Pada waktu reses ini DPRD menampung keinginan atau harapan masyarakat yang menginginkan keberpihakan pemerintah provinsi terhadap kebutuhan masyarakat, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan pelatihan bagi anak muda yang saat ini masih kesulitan mendapatkan pekerjaan," katanya.

Dorong Pelatihan Keterampilan bagi Generasi Muda

Musyafak juga menyoroti pentingnya memperluas program pelatihan keterampilan di tengah tantangan dunia kerja dan meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurutnya, pelatihan seperti barber, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta berbagai keterampilan lainnya perlu terus diperbanyak agar mampu menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja baru.

"Kita harus hadir di tengah masyarakat untuk memberikan solusi. Ketika banyak anak muda belum mendapatkan pekerjaan dan terjadi PHK di berbagai sektor, pemerintah harus memperbanyak pelatihan keterampilan agar mereka memiliki bekal untuk mandiri dan berwirausaha," tegasnya.

Ia berharap masyarakat semakin memahami fungsi reses sebagai ruang untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menjembatani kebutuhan warga dengan kebijakan pemerintah daerah sehingga pembangunan di Jawa Timur benar-benar berpihak kepada masyarakat.

Baca Selengkapnya

• Ketua DPRD Jatim Ajak Warga Berikan Data Jujur di Sensus Ekonomi 2026

• Musyafak Rouf: Pemprov dan Pemkab Harus Bantu Anak Tak Mampu Sekolah

• Ketua DPRD Jatim Tekankan Aspirasi Rakyat dalam RKPD 2027