Reses Atika Banowati Serap Aspirasi Petani, Pendidikan, dan Infrastruktur di Dapil Jatim IX

Infrastruktur, Pertanian, dan Pendidikan Jadi Aspirasi Dominan

SURABAYA – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Fraksi Partai Golkar, Atika Banowati, memanfaatkan Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 untuk menyerap aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim IX yang meliputi Kabupaten Magetan, Ngawi, Trenggalek, Pacitan, dan Ponorogo. Aspirasi yang dihimpun didominasi kebutuhan pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pertanian, serta peningkatan kualitas pendidikan.

Berbagai usulan disampaikan masyarakat, mulai dari pembangunan jalan poros desa, jalan lingkungan, jalan usaha tani, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), combine harvester, sanitasi berupa WC komunal, peningkatan honor guru swasta, perbaikan sarana dan prasarana madrasah, hingga keluhan petani atas anjloknya harga tebu.

Petani Minta Dukungan Alsintan dan Perhatian Harga Tebu

Atika menilai pembangunan infrastruktur desa dan dukungan terhadap sektor pertanian merupakan kebutuhan mendesak karena berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

"Kalau akses jalannya baik, biaya distribusi hasil pertanian akan lebih murah, aktivitas ekonomi meningkat, dan kesejahteraan masyarakat juga ikut terdongkrak. Infrastruktur desa harus menjadi prioritas pembangunan," ujarnya, Kamis (30/7/2026).

Ia juga menegaskan bantuan alsintan, termasuk combine harvester, diperlukan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya produksi petani.

Selain itu, Atika mengaku menerima banyak keluhan dari petani tebu mengenai penurunan harga jual yang dinilai mengancam pendapatan mereka.

"Saya menerima banyak masukan dari petani tebu yang mengeluhkan harga yang terus menurun. Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah karena menyangkut keberlangsungan usaha dan kesejahteraan petani," katanya.

Baca Selengkapnya:

• DPRD Jawa Timur terus mendorong kesetaraan BPOPP bagi sekolah negeri, swasta, dan SLB

• F-PDIP terus menyuarakan kesetaraan BPOPP Negeri dan Swasta

• Ketua Komisi E tegaskan komitmennya untuk mendorong kesetaraan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Daerah (BPOPP) bagi SMA/SMK negeri maupun swasta serta Sekolah Luar Biasa (SLB)

Warga Soroti Hilangnya BPOPP Sekolah Swasta

Di bidang pendidikan, Atika menerima aspirasi mengenai peningkatan honor guru swasta, perbaikan fasilitas madrasah, serta penghentian Bantuan Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) bagi sekolah swasta.

Menurutnya, guru swasta dan madrasah memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga perlu mendapatkan dukungan yang memadai.

"Guru swasta maupun madrasah telah berkontribusi besar dalam dunia pendidikan. Aspirasi mengenai honor guru dan perbaikan sarana-prasarana madrasah akan kami perjuangkan dalam pembahasan anggaran," ujarnya.

Terkait BPOPP, Atika berharap pemerintah kembali mengkaji kebijakan tersebut karena selama ini program tersebut dinilai membantu operasional sekolah swasta.

"BPOPP pernah menjadi bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pendidikan swasta. Aspirasi ini akan kami bawa ke DPRD agar dapat dikaji kembali karena banyak sekolah yang merasakan manfaat program tersebut," katanya.

Aspirasi Akan Dikawal Sesuai Kewenangan

Atika menegaskan seluruh aspirasi hasil reses akan dipetakan berdasarkan kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Aspirasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan diperjuangkan dalam pembahasan program dan anggaran, sedangkan usulan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah akan dikoordinasikan dengan pemerintah setempat.

"Saya berkomitmen mengawal setiap aspirasi yang telah disampaikan. Kehadiran anggota DPRD harus memberikan manfaat nyata, bukan hanya saat reses, tetapi sampai masyarakat merasakan hasil pembangunan yang mereka usulkan," pungkasnya.