Blegur: Warga Surabaya Bisa Manfaatkan Medsos sebagai Kanal Pelengkap Aspirasi

Warga Sampaikan Keluhan Pendidikan hingga Bantuan KIP

SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Blegur Prijanggono, mendorong masyarakat Surabaya memanfaatkan media sosial sebagai salah satu saluran penyampaian aspirasi terkait layanan publik kepada Pemerintah Kota Surabaya. Menurutnya, penyampaian aspirasi secara santun dapat mempercepat respons terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Blegur saat menggelar Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Balai RW II, Kelurahan Rungkut Tengah, Surabaya, Jumat (31/7/2026).

Dalam dialog tersebut, warga menyampaikan sejumlah persoalan, di antaranya keterbatasan SMA Negeri di Kecamatan Rungkut serta minimnya akses terhadap Program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Salah seorang warga, Agus, berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat memperjuangkan pembangunan SMA Negeri baru di wilayah Rungkut karena jumlah sekolah negeri dinilai belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, warga juga mengusulkan agar lebih banyak masyarakat dapat memperoleh manfaat Program KIP guna membantu biaya pendidikan anak di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang.

Baca Selengkapnya:

• DPRD Jawa Timur mendukung aspirasi pengemudi transportasi berbasis aplikasi yang meminta pembentukan Undang-Undang Transportasi Online

• Cahyo Harjo Anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil I Kota Surabaya bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menyalurkan Program KIP Jawara kepada 300 perempuan di Surabaya

Pemerataan Pendidikan Masih Menjadi Tantangan

Menanggapi aspirasi tersebut, Blegur menjelaskan bahwa Surabaya memiliki jumlah penduduk yang besar sehingga kebutuhan sekolah negeri terus meningkat dari tahun ke tahun.

Namun demikian, menurutnya, kemampuan fiskal pemerintah provinsi juga memiliki keterbatasan sehingga pembangunan SMA Negeri baru memerlukan perencanaan dan penyesuaian dengan kemampuan anggaran.

Terkait Program KIP, Blegur menjelaskan bahwa program tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat sehingga fasilitasi langsung berada pada anggota DPR RI.

"Memang ada wacana agar program seperti KIP dapat diadopsi oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota sehingga dapat membantu lebih banyak masyarakat," ujarnya.

Ia juga menilai kualitas pendidikan tidak semata ditentukan oleh status sekolah negeri atau swasta. Yang lebih penting adalah bagaimana negara mampu menjamin akses pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Soroti Akurasi Sistem Desil

Dalam kesempatan itu, Blegur turut menyoroti penerapan sistem desil yang menjadi dasar berbagai program bantuan sosial.

Menurutnya, masih terdapat sejumlah warga perkotaan yang dinilai kurang tepat diklasifikasikan karena indikator yang digunakan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi riil.

Ia mencontohkan warga yang tinggal di kawasan strategis atau permukiman bernilai tinggi, tetapi sebenarnya memiliki kondisi ekonomi terbatas karena rumah yang ditempati merupakan warisan keluarga.

"Saya juga menerima keluhan warga yang kesulitan memperoleh keringanan biaya pendidikan karena dikategorikan tinggal di kawasan kelas satu, padahal kondisi ekonominya tidak mampu," katanya.

Media Sosial Dinilai Efektif Menyampaikan Aspirasi

Blegur mengatakan karakteristik persoalan masyarakat Surabaya berbeda dengan daerah lain di Jawa Timur. Aspirasi yang paling sering diterimanya berkaitan dengan layanan publik, terutama sektor pendidikan dan kesehatan.

Untuk persoalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Surabaya, ia menyarankan masyarakat turut menyampaikan aspirasi melalui media sosial Wali Kota maupun Wakil Wali Kota Surabaya.

Menurutnya, kedua kepala daerah tersebut aktif menyampaikan informasi pelayanan publik melalui berbagai platform digital dan kerap merespons laporan masyarakat.

"Kalau ada aspirasi yang berkaitan dengan pelayanan publik Pemerintah Kota Surabaya, saya menyarankan warga juga menyampaikannya melalui media sosial dengan cara yang santun dan tetap menjaga etika," ujarnya.

Ia menambahkan penyampaian aspirasi melalui jalur administratif tetap penting. Namun, pemanfaatan media sosial dapat menjadi pelengkap untuk mempercepat perhatian terhadap persoalan yang membutuhkan penanganan segera.

Blegur optimistis sinergi antara masyarakat dan pemerintah akan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pelayanan publik di Kota Surabaya.

Pada akhir kegiatan reses, ia juga menyerahkan bantuan dana operasional kepada jamaah pengajian ibu-ibu di wilayah Rungkut Tengah sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan kemasyarakatan.

"Mudah-mudahan bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya," pungkasnya.