Kekeringan Ancam Madura, Harisandi Savari Minta Penanganan Darurat Diprioritaskan

Kekeringan Madura Butuh Penanganan Cepat

SURABAYA — Krisis air bersih akibat musim kemarau panjang di Provinsi Jawa Timur kian mengkhawatirkan. Wilayah Madura Raya menjadi salah satu kawasan yang menghadapi dampak kekeringan serius, dengan masyarakat di sejumlah kabupaten mengalami krisis air bersih.

Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Harisandi Savari, mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta pemerintah kabupaten di Madura untuk meningkatkan status kesiapsiagaan. Menurutnya, persoalan kekeringan di Madura merupakan masalah yang berulang setiap tahun dan membutuhkan intervensi taktis serta terstruktur, bukan sekadar penanganan bersifat seremonial.

“BPBD Jawa Timur bersama pemerintah daerah setempat harus bergerak cepat memetakan kawasan yang paling rentan mengalami krisis air. Langkah nyata berupa penyediaan dan jaminan distribusi air bersih bagi masyarakat harus menjadi prioritas utama saat ini,” ujarnya, Rabu (09/09/2026).

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim, sebanyak 24 kabupaten/kota di Jawa Timur telah menetapkan status kedaruratan kekeringan. Enam daerah berstatus tanggap darurat, sedangkan 18 daerah lainnya berstatus siaga darurat. Kabupaten Sumenep termasuk daerah yang berstatus tanggap darurat, sementara Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan masuk dalam daftar daerah berstatus siaga darurat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman kekeringan di Madura merupakan bagian dari persoalan yang lebih luas di Jawa Timur. Di Kabupaten Pamekasan, misalnya, masyarakat di sejumlah wilayah disebut terdampak kekeringan dan membutuhkan pasokan air bersih secara berkala.

Baca Selengkapnya:

• DPRD Jatim sebelumnya menyoroti ancaman kekeringan panjang di Madura dan meminta pemerintah provinsi serta pemerintah daerah menjamin ketersediaan air bersih selama musim kemarau

• DPRD Jatim mendorong penanganan kekeringan tidak berhenti pada distribusi air bersih, tetapi diarahkan pada solusi permanen melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air dan mitigasi jangka panjang

• DPRD Jatim juga mendorong penguatan pemetaan wilayah rawan kekeringan, kesiapan armada distribusi air bersih, sistem peringatan dini, dan koordinasi dengan masyarakat serta organisasi kemasyarakatan

   

Prioritaskan Distribusi Air Bersih, Solusi Jangka Panjang Harus Disiapkan

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut juga mendorong adanya solusi jangka panjang yang berkelanjutan, seperti percepatan pembangunan sumur bor serta optimalisasi Penampungan Air Tanah Sementara (PATS) di titik-titik kantong kekeringan. Langkah tersebut dinilai krusial agar masyarakat di Madura tidak terus-menerus menjadi langganan krisis air bersih setiap kali musim kemarau tiba.

“Pemerintah tidak boleh menunggu kondisi semakin parah atau jatuh korban baru bertindak. Mitigasi terpadu harus berjalan sekarang demi menyelamatkan ribuan warga yang menggantungkan hidupnya pada pasokan air bersih darurat,” terangnya.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya memprediksi Jawa Timur masih berada pada puncak musim kemarau pada September 2026 dengan curah hujan yang relatif rendah. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah Jawa Timur.

Minimnya tutupan awan serta tiupan angin timuran yang membawa massa udara kering turut meningkatkan kerentanan wilayah kepulauan terhadap kekurangan air.

Harisandi menilai kondisi tersebut harus diantisipasi melalui kombinasi penanganan darurat dan mitigasi jangka panjang. Distribusi air bersih tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat krisis berlangsung, tetapi pemerintah juga perlu memperkuat infrastruktur sumber daya air agar persoalan serupa tidak terus berulang.