Komisi D DPRD Jatim Soroti Aktivitas Tambang Tanpa Izin di Jember

SURABAYA – Persoalan pertambangan di Kabupaten Jember kembali menjadi sorotan. Dalam rapat koordinasi antara DPRD Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Kabupaten Jember, muncul informasi mengenai aktivitas penambangan yang disebut belum mengantongi izin.

Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim, menegaskan aktivitas tambang tanpa izin harus ditangani sesuai kewenangan. Untuk penindakan terhadap aktivitas yang diduga tidak memiliki izin, Pemkab Jember dinilai perlu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

“Kalau memang tambang ilegal, itu bukan ranah pemerintah, apalagi Pemprov Jawa Timur. Itu ranah aparat penegak hukum,” tegas Abdul Halim saat dikonfirmasi, Kamis (01/10/2026).

Hal itu disampaikan Abdul Halim usai Komisi D DPRD Jatim melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jember pada Selasa (29/09/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Komisi D juga menghadirkan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bidang Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim untuk membahas berbagai persoalan pertambangan di Jember.

Data Perizinan Tambang Jember Jadi Sorotan

Dalam pertemuan di Pendopo Kabupaten Jember, ESDM Jatim menyampaikan data terkait perizinan pertambangan. Abdul Halim menyebut terdapat sekitar tujuh tambang yang sudah berjalan dan 10 lainnya masih dalam proses perizinan.

Namun, Bupati Jember Muhammad Fawait menyampaikan masih terdapat ratusan aktivitas penambangan yang disebut belum memiliki izin.

Perbedaan data tersebut menunjukkan perlunya pendataan dan verifikasi lapangan agar pemerintah memiliki gambaran yang akurat mengenai jumlah, status perizinan, dan lokasi aktivitas pertambangan di Jember.

Abdul Halim mengatakan Pemkab Jember dapat mengambil langkah bersama aparat penegak hukum untuk menindak aktivitas yang tidak memiliki legalitas.

Penanganan aktivitas pertambangan tanpa izin juga perlu dibedakan dengan proses perizinan yang masih berjalan. Karena itu, status legalitas setiap kegiatan perlu dipastikan berdasarkan data dan kewenangan masing-masing instansi.

Baca Selengkapnya:

• Perhatian DPRD Jatim terhadap pemberantasan mafia tambang dan penanganannya oleh aparat penegak hukum

• Dorongan DPRD Jatim untuk memperbaiki tata kelola, pengawasan, legalitas, kondisi lingkungan, dan reklamasi aktivitas pertambangan

• Komisi D mendorong pembenahan tata kelola perizinan, pendataan usaha pertambangan, penguatan pengawasan, serta pembentukan Satgas Pengawasan Tambang

Status Lahan Tambang di Aset Pemkab Perlu Ditelusuri

Selain tambang tanpa izin, Komisi D menyoroti aktivitas pertambangan galian C di atas lahan milik Pemerintah Kabupaten Jember.

Pemkab Jember berencana melakukan penataan ulang terhadap aktivitas pertambangan di aset daerah tersebut. Persoalan status penggunaan lahan, mekanisme sewa, hingga klaim penguasaan lahan masih perlu ditelusuri.

“Memang ada persoalan apakah itu sewa lahan atau hanya klaim. Itu masih perlu ditelusuri,” ujar Halim.

Karena itu, Bupati Jember meminta pengajuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di sejumlah lokasi ditinjau kembali, khususnya yang berada di atas tanah milik Pemkab Jember.

Halim menegaskan penataan tersebut bukan berarti menghambat masyarakat yang sedang mengurus izin. Namun, status lahan dan legalitas aktivitas pertambangan harus dipastikan terlebih dahulu.

Pertambangan Harus Perhatikan Lingkungan

Halim mengingatkan agar potensi pertambangan tidak hanya dilihat sebagai kekayaan alam yang harus segera dieksploitasi. Aspek lingkungan dan keberlanjutan harus menjadi pertimbangan dalam setiap aktivitas pertambangan.

“Ini sumber daya alam yang seharusnya kita wariskan kepada generasi selanjutnya, kepada anak cucu kita,” katanya.

Menurut dia, seluruh tahapan perizinan harus dijalankan sesuai aturan, termasuk memenuhi persyaratan lingkungan.

“Kalau prosesnya dilalui dengan baik dan kaidah lingkungan dijadikan pedoman, sumber daya alam bisa dimanfaatkan tanpa meninggalkan kebencanaan,” pungkasnya. (geh)