gerbang baru nusantara

Rasiyo Minta Dindik Jatim Jemput Bola Tangani Ijazah Tertahan

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Rasiyo meminta Dinas Pendidikan melakukan pendataan dan pemeriksaan langsung terhadap sekolah yang diduga belum menyerahkan ijazah lulusan SMA/SMK. Dorongan tersebut menyusul sikap Wakil Gubernur Emil Dardak yang menegaskan bahwa tunggakan iuran komite tidak boleh menghambat hak siswa.

Yuli Iksanti
Rabu, 21 Oktober 2026
Bagikan img img img img
Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Rasiyo meminta Dinas Pendidikan memperkuat pengawasan terhadap dugaan penahanan ijazah lulusan SMA/SMK akibat persoalan iuran komite sekolah.

SURABAYA — Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Rasiyo meminta Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur melakukan pendataan aktif terhadap lulusan SMA/SMK yang belum menerima ijazah. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan tidak ada siswa yang kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan atau bekerja akibat persoalan administrasi sekolah.

Dorongan itu disampaikan Rasiyo menyusul laporan dugaan penahanan ijazah karena tunggakan iuran komite sekolah. Ia menilai penyelesaian persoalan tersebut tidak cukup hanya menunggu pengaduan dari siswa atau wali murid.

“Harus dipastikan semua ijazah yang menjadi hak siswa sudah diserahkan. Kalau masih ada yang tertahan, segera ditelusuri penyebabnya dan diselesaikan. Jangan sampai anak-anak kehilangan kesempatan kerja atau kesulitan melanjutkan pendidikan karena tidak memegang ijazah,” ujar Rasiyo.

Dindik Diminta Periksa Dugaan Penahanan Ijazah

Menurut politikus Partai Demokrat tersebut, Dindik Jawa Timur perlu menindaklanjuti setiap laporan dengan pemeriksaan terhadap sekolah yang bersangkutan.

Pendataan menyeluruh juga diperlukan untuk mengetahui jumlah lulusan yang belum mengambil atau menerima ijazah, sekaligus mengidentifikasi penyebabnya. Dengan demikian, pemerintah dapat membedakan persoalan administrasi biasa dengan dugaan penahanan dokumen oleh pihak sekolah.

Rasiyo menegaskan bahwa ijazah merupakan dokumen yang menjadi hak siswa setelah menyelesaikan pendidikan. Kewajiban penyerahannya tidak semestinya dikaitkan dengan penyelesaian sumbangan komite.

“Jangan sampai siswa dirugikan hanya karena persoalan iuran komite. Ijazah merupakan hak siswa yang sudah menyelesaikan pendidikannya dan harus diberikan tanpa diskriminasi,” tegas mantan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur itu, Selasa (20/10/2026).

Emil Dardak Tegaskan Ijazah Harus Diserahkan

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak meminta sekolah tidak menahan ijazah lulusan SMA/SMK negeri dengan alasan tunggakan pembayaran, termasuk iuran komite.

Pernyataan tersebut disampaikan Emil pada Selasa (20/10/2026) setelah muncul laporan dugaan penahanan ijazah melalui media sosial.

Emil menyatakan telah meminta klarifikasi kepada sejumlah kepala sekolah dan kepala cabang dinas pendidikan. Dalam persoalan yang dilaporkan, terdapat perbedaan keterangan antara siswa dan pihak sekolah mengenai alasan ijazah belum diterima.

Pemerintah provinsi menegaskan bahwa sumbangan komite bersifat sukarela dan tidak boleh dijadikan persyaratan penyerahan ijazah.

Pengawasan Harus Menjamin Hak Lulusan

Rasiyo berharap penegasan pemerintah provinsi diikuti pengawasan yang konsisten. Ia meminta Dindik memastikan setiap laporan ditangani hingga siswa memperoleh dokumen kelulusannya.

Pemprov Jawa Timur juga menyediakan saluran pengaduan melalui Dinas Pendidikan bagi siswa yang mengalami kendala pengambilan ijazah. Langkah tersebut diharapkan mempermudah masyarakat menyampaikan persoalan tanpa harus menunggu kasusnya menjadi perhatian publik.

Menurut Rasiyo, penyelesaian dugaan penahanan ijazah harus berorientasi pada pemenuhan hak siswa, sehingga persoalan iuran komite tidak menghambat masa depan lulusan.

(Yul)

 

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu