RAPBD Jatim 2027, Komisi E Minta Tambahan Rp48,49 Miliar untuk Pendidikan
Komisi E DPRD Jawa Timur menyoroti potensi defisit enam RSUD sekitar Rp106 miliar serta penurunan pagu Dinas Pendidikan menjadi Rp8,34 triliun dalam pembahasan RAPBD 2027. Komisi E juga mengusulkan tambahan Rp48,49 miliar untuk kebutuhan pendidikan dan meminta perbaikan tata kelola anggaran pada sejumlah OPD mitra.
SURABAYA — Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengevaluasi alokasi anggaran kesehatan dan pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Perhatian utama diarahkan pada potensi defisit sejumlah rumah sakit daerah serta penurunan pagu anggaran pendidikan.
Catatan tersebut disampaikan Juru Bicara Komisi E DPRD Jawa Timur, Hikmah Bafaqih, dalam rapat paripurna di Surabaya, Rabu (28/10/2026). Laporan itu merupakan hasil pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja pada 19–21 Oktober 2026.
Komisi E menilai struktur anggaran sejumlah OPD masih didominasi belanja operasional dan pegawai, sementara ruang untuk belanja modal dan program prioritas perlu mendapat perhatian lebih lanjut.
Enam RSUD Berpotensi Defisit Rp106 Miliar
Dalam pembahasan sektor kesehatan, Komisi E mencatat potensi defisit anggaran sekitar Rp106 miliar pada enam RSUD utama milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Secara agregat, enam RSUD utama mencatatkan potensi defisit anggaran sekitar Rp106 miliar, di mana total usulan belanja mencapai Rp3,02 triliun berbanding pendapatan Rp2,92 triliun. Kondisi ini menunjukkan tingginya ketergantungan rumah sakit terhadap subsidi pemerintah,” ujar Hikmah.
Komisi E juga menyoroti belum tersedianya rincian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing rumah sakit dan unit pelaksana teknis (UPT) pada awal pembahasan. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan penilaian terhadap kebutuhan belanja pegawai, operasional, dan peluang efisiensi.
Selain itu, Komisi E meminta perhatian terhadap dampak kebakaran Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu (PPJT) RSUD Dr. Soetomo yang dilaporkan memengaruhi klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pengawasan juga diarahkan pada perkembangan pembangunan RSUD M. Noer Pamekasan agar penyelesaian proyek dan peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat Madura dapat berjalan sesuai rencana.
Anggaran Pendidikan Turun, Komisi E Usulkan Tambahan Pagu
Di sektor pendidikan, Komisi E mencatat pagu Dinas Pendidikan Jawa Timur dalam KUA-PPAS 2027 sebesar Rp8,34 triliun, atau turun sekitar 2,90 persen dibandingkan APBD murni 2026.
Penurunan tersebut menjadi perhatian karena kebutuhan pembiayaan pendidikan masih mencakup belanja wajib, pelayanan pendidikan, serta program untuk menjangkau anak-anak yang belum bersekolah.
“Oleh karena itu, Komisi E merekomendasikan adanya tambahan pagu anggaran sebesar Rp48,49 miliar yang difokuskan untuk belanja wajib, prioritas, tugas fungsi (tusi), serta penguatan program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dan pengentasan Anak Tidak Sekolah (ATS),” kata Hikmah.
Usulan tambahan anggaran tersebut merupakan rekomendasi Komisi E dalam proses pembahasan RAPBD, bukan alokasi yang telah disetujui dalam APBD 2027.
Pengawasan Anggaran Sosial hingga Kebencanaan
Selain kesehatan dan pendidikan, Komisi E menyoroti komposisi belanja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Porsi belanja pegawai yang dilaporkan mencapai 67,44 persen dinilai perlu diimbangi dengan hasil program pelatihan kerja yang terukur, termasuk sertifikasi kompetensi melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Pada sektor sosial dan perlindungan perempuan serta anak, Komisi E meminta kejelasan data sasaran bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) Plus. Perhatian juga diberikan pada kecukupan anggaran penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur diminta memperkuat pengawasan belanja logistik, khususnya pengadaan barang habis pakai, makanan, dan perlengkapan evakuasi agar penggunaannya transparan dan tepat sasaran.
Komisi E menegaskan bahwa pembahasan anggaran perlu mengutamakan keterkaitan antara program, kebutuhan masyarakat, dan hasil yang dapat diukur.
Meski menyampaikan sejumlah catatan, Komisi E mendukung kelanjutan pembahasan RAPBD Jawa Timur 2027 dengan meminta pemerintah provinsi menindaklanjuti koreksi data, evaluasi belanja, dan perbaikan tata kelola sebelum rancangan anggaran ditetapkan.
(Pun)










