Komisi D Minta PLN Tidak Hanya Kejar Keuntungan

Komisi D Minta PLN Tidak Hanya Kejar Keuntungan

Komisi D DPRD Jaww Timur meminta PLN agar tidak hanya memikirkan untuk mendapat keuntungan saja. Tetapi sebagai mitra BUMN juga harus melihat kondisi di lapangan karena masih ada 75 ribu rumah warga miskin yang belum teraliri listrik.

Anggota Komisi D DPRD Jatim, Aliyadi mengatakan, dirinya menyambut langkah Pemprov Jatim yang berupaya untuk dapat memasangan banyak jaringan listrik baru ke rumah warga. Terutama di daerah kepulauan di Madura yang banyak belum mendapat aliran listrik.

"Kita menyambut baik langkah Dinas ESDM Jatim, karena warga banyak yang belum teraliri listrik, seperi di daerah kepulauan, dan daratan di Madura. Jadi banyak yang belum tersambung listriknya. Sepeti di pelosok desa, dan kepulauan di Sumenep," ungkap Aliyadi, dikonfirmasi, Kamis (10/1).

Aliyadi meminta Dinas ESDM Jatim berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, dan BUMN di Jakarta. Mengingat selama ini BUMN hanya mengejar keuntungan. BUMN mempunyai kewajiban untuk membantunya, sehingga tidak semata-mata memikir dan mengejar keuntungan.

"Oh kalau listrik ini tersambung untungnya segini-segitu. Tidak bisa seperti itu, paparnya.

Koordinasi ke Kementerian ESDM juga bertujuan agar dapat CSR perusahaan untuk digunakan pemasangan jaringan listrik baru. Dengan begitu, program pemprov bisa teratasi untuk menyambunh jaringan listrik ke 4000 rumah. 

"Semestinya bisa ekstra keras paling tidak Dinas ESDM berkolaborasi dengan PLN," pintanya.

Komisi D sudah sering berkonsultasi ke Kementerian ESDM. Hasilnya permintaan Jatim untuk  aliran listrik direspon dengan bantuan listrik tenaga surya. Hanya saja listrik tenaga surya tidak signifikan seperti listrik pada umumnya.

"PLN sebagai mitra BUMN harus dapat melihat fakta di lapangan, sehingga tidak semata-mata memikir keuntunga saja," harapnya.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat ada 75 ribu rumah masyarakat listrik di Jawa Timur belum tersambung listrik. Pemprov Jatim menargetkan rasio elektrifikasi naik dari 93,1 persen di tahun 2018 menjadi 96 persen di tahun 2019. Upaya menaikkan elektrifikasi itu dengan menggenjot instalasi dan sambungan listrik baru untuk masyarakat miskin.

Kepala Dinas ESDM Jatim, Setiadjit mengatakan, daerah-daerah yang banyak belum teraliri listrik adalah Kabupaten Sumenep karena banyak kepulauan, Sampang, Situbondo, Bondowoso, dan Jember.”Kalau daerah lain juga ada. Hanya yang paling banyak lima kabupaten,” ungkap Setiadjit, dikonfirmasi.

Pemprov. Jatim  tidak dapat memastikan menyelesaikan pemasangan ke 75 ribu rumah di tahun 2019. Hanya saja pemprov menargetkan sebagian besar rumah sudah dapat menikmati listrik. Mengingat tahun 2019 pemprov membuat program pembuatan instalasi dan sambungan listrik baru ke 1.500 masyarakat miskin. Program ini dengan Berkoordinasi dengan Kementerian energi sumber daya mineral, dan kementerian berjanji  membuat intalansi dan memasang sambungan listrik kepada 4000 rumah.

“Selain Kementerian ESDM, kita juga kerja sama dengan PLN untuk membuat jaringan baru di daerah-daerah terpencil,”paparnya.

Perusahaan baik BUMN, maupun BUMD diharapkan menyalurkan Corporate Sosial Respobility (CSR)-nya untuk pembuatan instalasi dan pemasangan sambungan baru bagi keluarga miskin. Penyaluran CSR dapat langsung ditujuhkan ke masyarakat miskin. Dinas ESDM akan menfasilitasi tenaga untuk pemasangannya