DPRD Jatim Desak BPJS Terus Berkoordinasi Dengan Depkes Selesaikan Akreditas Rumah Sakit

DPRD Jatim Desak BPJS Terus Berkoordinasi Dengan Depkes Selesaikan Akreditas Rumah Sakit

Komisi E DPRD Jawa Timur meminta agar Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan (BPJS) segera berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait masalah akreditasi Rumah Sakit. Pasalnya, data yang masuk di DPRD Jatim, ada belasan Rumah Sakit yang belum terakreditasi.

“Ya sebetulnya Kepala Dinas Kesehatan sudah memanggil semua Direktur Rumah Sakit baik tipe A,B,C dan D. Kewajiban Rumah Sakit adalah untuk akreditasi. Karena itu sejak awal BPJS harus  berkoordinasi dengan Depertemen Kesehatan (Depkes), karena BPJS tidak bisa mengintervensi. Memberikan surat edaran manakalah bekerjasama dengan rumah sakit bisa akreditasi seperti apa, bagaimana solusinya,” kata Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Agus Dono Wibawanto pada Senin (14/1).

Menurut dia, Dinkes Jatim harus melakukan terobosan agar masyarakat yang menjadi peserta BPJS bisa tercover, ketika rumah mereka jauh dari rumah sakit yang masuk dalam standart akreditasi BPJS. “Kebijakan ramai stakeholder Rumah Sakit belum siap, walaupun itu sudah kewajiban. Saya menghimbau dinkes segera mengkalkulasi berapa persen Rumah Sakit yang tidak terakreditasi dan tidak terdata BPJS. Bayangkan saja ada satu kecamatan yang tidak bisa terakreditasi, terus mereka kemana, perlu diantisipasi,”tegasnya.

Dijelaskannya, beberapa kebijakan yang diambil BPJS cenderung tidak populis, yaitu ketentuan bahwa nasabah yang akan menjadi peserta mandiri akan dipotong melalui rekening Bank dikhawatirkan membuat takut calon pendaftar.

“Jangan mengambil kebijakan politik berdampak pada masyarakat. Negera harus memberikan jaminan kesehatan dan regulasinya BPJS. Kalau belum memberikan secara penuh, kebijakan jangan tidak populis dong. Kebijakan politik BPJS jangan selalu memberikan resah di stakholder, ingat peserta BPJS tidak semua dibiayai negara. Orang mandiri hak kesehatan, mobilisasi cepat dan administrasi bertele-tele. Kalau Rumah Sakit jauh, karena rujukan tidak mengambil wilayah mana,"ujarnya.

Kemudian Contoh lagi yaitu, BPJS mendaftar mandiri bayar langsung dipotong didebet." Kebijakan itu membuat orang mau mendaftar terus takut, karena tidak semua orang punya dana di perbankkan,” pungkasnya.