DPRD Jatim Dorong Pembenahan Infrastruktur Kepelabuhan Di Kepuluan Sumenep

DPRD Jatim Dorong Pembenahan Infrastruktur Kepelabuhan Di Kepuluan Sumenep

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta kepada Pemerintah baik Pusat, Provinsi dan Kabupaten untuk terus memberikan perhatian terhadap infrastuktur kepelabuhan rakyat yang ada di wilayah kepuluan Sumenep jawa Timur.

Mengingat saat ini kepelabuhan yang ada di wilayah Sumenep kurang mendapat perhatian dari pemerintah, sehingga membuat fasilitas banyak rusak. Jalan berlubang, beberapa tiang patah, dan sejumlah fasilitas tidak berfungsi maksimal.

"Kasihan masyarakat di kepuluan Sumenep saat ini untuk menyebrang dari satu pulau ke pulau lainnya sangat sulit, bahkan fasilitas alat transportasinya kurang memadai karena menggunakan kapal kecil atau perahu untuk menyebrang. Maka itu keluhan masyarakat tersebut harus diperhatikan oleh pemerintah segera memperbaiki infrastruktur kepelabuhan di Sumenep,"ujar Anggota Komisi D DPRD Jatim, Aliyadi Mustofa ditemui di DPRD Jatim, Kamis (17/1).

Dikatakannya, di wilayah Sumenep ini ada 100 pulau lebih dan kepulauan di Sumenep ini yang berpenghuni atau berpenduduk yaitu, ada 30 lebih pulau. Lebih lanjut pihak Komisi D DPRD Jatim sudah beberapa kali melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian perhubungan agar bisa diperhatikan dan segera diperbaiki.

Tapi saat ini belum ada tindakan dari pemerintah. "Pemerintah jangan hanya membangun pelabuhan besar yang bisa menguntungkan. Tapi pemerintah juga harus hadir dengan membangun pelabuhan kecil ini agar masyarakat di kepulauan Madura bisa merasakan negara hadir buat masyarakat kecil,"pinta Aliyadi Politisi asal Fraksi PKB Jatim ini.

Pihaknya juga menyebutkan, bahwa kebutuhan pembenahan infrastruktur kepelabuhan di wilayah Sumenep ini sangat diharapkan dan dibutuhkan masyarakat sama juga dengan kebutuhan listrik di wilayah kepulauan.

"Oleh karena itu pihaknya akan terus memperjuangkan dan menyuarakan pembenahan infrastruktur kepelabuhan, dan juga mudah - mudahan pemerintah pusat, provinsi juga mendengarkan keluhan masyarakat di kepuluan Sumenep tersebut. Begitu juga kepada pemerintah Kabupaten Sumenep untuk terus proaktif untuk mengawal keluhan masyarakat terkait pembenahan Infrastruktur kepelabuhan tersebut ke Pemerintah Pusat dan Provinsi," pungkas Aliyadi Politisi asal Madura ini