DPRD Minta SMA/SMK Agar Kembali Digratiskan

DPRD Minta SMA/SMK Agar Kembali Digratiskan

Pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari pemkab/pemkot ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Mengingat pasca dikelola Pemprov para murid harus membayar SPP alias tidak gratis lagi.

Anggota DPRD Jawa Timur, Bambang Dwi Hartono mengatakan akhir-akhir ini masalah pendidikan terutama di Surabaya untuk sekolah menengah atas membuat masyarakat resah. Mengingat sebelumnya sudah bebas bayar SPP, saat ini harus membayar.

 "Saya sudah sampaikan pada kawan-kawan di eksekutif bahwa pembebasan biaya sekolah yang dapat mengurangi pengeluaran bulanan rumah tangga, tanpa diminta pun saya akan memperjuangkan," paparnya.

Politisi asal PDIP itu mengungkapkan bahwa pada saat Pilgub Jatim kemarin, dua calon baik Saifullah Yusuf maupun Khofifah Indar Parawansa sama-sama menyampaikan visi misinya dalam kampanyenya untuk komitmen membebaskan biaya sekolah menengah atas.

"Kita sambut dan, terus kita kontrol supaya bisa dilaksanakan," katanya. 

Permasalahan sekolah tidak hanya jenjang SMA/SMK saja, tetapi juga jenjang SMP. Mengingat pengelola SMP swasta gelisah karena tidak dapat murid. Penurunan jumlah penerimaan murid sangat dirasakan sehingga pihak manajemen gelisah.

"Kedepan diharapkan bagaimana swasta masih bisa dipercaya oleh masyarakat untuk bisa menerima murid dengan baik seperti tahun-tahun yang lalu,"pintanya