DPRD Berharap Gubernur Jatim Perhatikan Kaum Difabel

DPRD Berharap Gubernur Jatim Perhatikan Kaum Difabel

Anggota DPRD Jatim selalu memikirkan pendidikan di Jawa Timur dan memikirkan

berbagai cara untuk meningkatkan pendidikan. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Agatha Retnosari bersyukur Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjalankan program prokerakyatan di Jawa Timur dalam masa awal kepemimpjannya.

Menurut politisi PDI Perjuangan, dari visi misi yang dibacakan, program bebas SPP bagi SMA dan SMK negeri merupakan terobosan yang cukup bagus di dunia pendidikan.” Saya menyampaikan Selamat datang dan Selamat berjuang bersama kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak. Ada banyak program-program Kerakyatan yang ditujukan pada masyarakat Jatim. Dan di Tahun Ajaran Baru ini Program Bebas SPP bagi SMA dan SMK Negeri segera akan diluncurkan, dimana besarannya akan diatur lebih lanjut melalui Pergub kata Agatha Retnosari.

Menurut wanita murah senyum ini, selain pendidikan gratis, pihaknya  berharap Gubernur Khofifah juga memperhatikan kaum difabel di Jawa Timur. Karena itu, Pemprov Jatim harus menambah jumlah sekolah inklusi tingkat SMA bagi kaum difabel dan pendidikan khusus. Ini satu titik terang, bagi pendidikan menengah atas di Jatim, saya berharap dalam 5 tahun ke depan

pendidikan bagi anak-anak difabel dan berkebutuhan khusus juga akan mendapatkan perbaikan. Mengingat, saat ini sekolah inklusi tingkat SMA di Jatim masih minim sehingga butuh ditingkatkan jumlahnya, harap politisi asli Surabaya.

Selain itu, lanjut Agatha, Pemprov Jatim dibawah kepemimpinan Khofifah diharapkan memperhatikan kesejahteraan GTT dan PTT yang dirasa masih kurang. Terlebih di Surabaya, agar bisa menampung siswa ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) dari SMP-SMP inklusi yang ada di Surabaya. Juga kesejahteraan para GTT/PTT SMA/SMK bisa terus diperhatikan kata vokalis Komisi E DPRD Jatim.

Ia juga mendorong agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menciptakan regulasi yang dapat mendorong Dinas Pendidikan Jatim bisa menyiapkan skill lulusan siswa SMA maupun SMK. Kompetensi itu sangat diperlukan untuk menghadapi revolusi industri 4.0 yang membutuhkan penguasaan teknologi. Program-program Provinsi Jatim Yang pro Revolusi Industri 4.0 ke depan Pemprov bersama DPRD Prov

Jatim perlu segera memikirkan regulasi-regulasi untuk mendukung  perkembangan Revolusi Industri 4.0 serta menyiapkan SDM-SDM muda Jatim dengan ketrampilan sesuai dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat ini. Semoga Jatim mampu menjadi pilot project nasional, pungkas caleg DPRD Jatimdari Dapil Surabaya itu

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar mengatakan pihaknya mendukung penuh program one pesantren one product yang diluncurkan oleh gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam menjalan program kerjanya selama 99 hari pertama setelah dilantik menjadi gubernur Jatim.

Menurut pria asal Madura tersebut, setelah mendengar penjabaran program tersebut, dirinya menangkap ada sebuah peluang usaha yang akan diciptakan Khofifah untuk memberikan kesejahteraan masyarakat khususnya di kalangan Santri. “Apalagi program tersebut mendapat dukungan penuh dari kementerian serta provet sector. Untuk selanjutnya tinggal mencari akses pasarnya,”jelasnya di Surabaya.

Pria asal Sumenep ini mengungkapkan, one pesantren one product tersebut menciptakan peluang usaha di masing-masing pesantren di Jatim yang tentunya untuk mensejahterakan santri-santri pesantren tersebut. “Inilah tugas Pemprov Jatim untuk membantu akses pasar, menyiapkan modal, menyediakan pendampingan pelatihan,” terangnya.