Gubernur Jatim Diminta Prioritaskan Politik Anggaran Infrastruktur Bagi Keselamatan Masyarakat

Gubernur Jatim Diminta Prioritaskan Politik Anggaran Infrastruktur Bagi Keselamatan Masyarakat

Banjir yang melanda berbagai daerah di Jatim akhir-akhir ini sebenarya sudah diprediksi kalangan DPRD Jatim. Bahkan selama dua tahun terakhir Jatim  beruntung karena curah hujan tidak begitu tinggi sehingga tidak terkena banjir besar. Padahal kondisi sungai dan sistem irigasi di Jawa Timur sudah semakin parah karena minimnya anggaran untuk pemeliharaan sungai dan irigasi.

"Kalau saat ini terjadi banjir cukup besar di berbagai daerah itu wajar karena curah hujan cukup tinggi sehingga sungai-sungai di Jatim tidak mampu menampung air hujan akibat minimnya pemeliharaan," ujar Hamy Wahyunianto Anggota DPRD Jatim, saat dikonfirmasi Kamis (7/3/2019). 

Menurut Mantan Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, pihaknya sebenarnya sudah mengkritisi keras Gubernur Jatim (Soekarwo) karena dalam 2 tahun terakhir alokasi anggaran untuk pemeliharaan sungai dan sistem irigasi di Dinas PU Pengairan Jatim sangat minim bahkan cenderug menyusut. Termasuk alokasi anggaran di Dinas Lingkunga Hidup Jatim.

Untuk menyiasati minimnya anggaran tersebut, kata politisi asal FPKS, DPRD Jatim berinisiatif untuk memastikan bahwa proyek-proyek strategis seperti pembangunan penanggulangan banjir di Kali Kemuning Sampang, Kali Kedung Larangan Mojokerto bisa masuk APBN multiyears atau tahun jamak, sehingga pembangunanannya bisa tuntas.

"Kejadian di Bojonegoro yang banjirnya sangat memprihatinkan itu salah satu penyebabnya lantaran pembangunan Waduk Gongseng belum tuntas karena progressnya baru 50 persen. Kalau sudah selesai, saya yakin banjir di Bengawan Solo bisa diminimaisir," dalih Hamy.

Selain penyelesaian waduk Gongseng tepat waktu, lanjut Hamy pihakya juga sudah mengusulkan pintu air (Plangwoot) Brondong Lamongan debitnya ditingkatkan karena sudah tidak mampu menampung air Bengawan Solo. "Kita sudah mengusulkan dan dalam proses semua tapi sudah masuk APBN sehingga diperkirakan tahun depan sudah bisa dimulai pembangunannya," imbuhnya. 

Di sisi lain, DPRD Jatim sangat berharap di era Gubernur Jatim Khofifah perhatian terhadap insfrastruktur yang berdampak langsung terhadap masyarakat alokasi APBD nya bisa ditingkatkan dan masuk akal. Sebab perhitungannya mudah bahkan eksperiancenya sudah banyak.

"Dalam APBD Jatim 2018 lalu alokasi anggaran Dinas PU Pengairan Jatim hanya kisaran 300 miliar jauh dibawah alokasi anggaran Dinas Perikanan dan Kelautan yang bisa menempus 600-700 miliar. Saya kira masih banyak yang perlu dikritisi berkaitan dengan politik anggaran," harap mantan Ketum DPW PKS Jatim.

Melihat jumlah dan tipologi sungai di Jawa Timur yang besar dan panjang-panjang, kata Hamy, idealnya alokasi anggaran untuk Dinas PU Pengairan Jatim minimal 500 miliar. "Makanya politik anggaran dari Gubernur Jatim yang baru sangat diperlukan agar penanggulangan banjir di Jatim bisa berjalan maksimal," pintanya.

Tanpa mengurangi warga masyarakat yang tingal di kawasan Jalur Lintas Selatan (JLS) sebetulnya jauh lebih penting penuntasan pembangunan-pembangunan infrastruktur yang terkait dengan keselamatan masyarakat banyak salah satunya waduk, embung dan sistem irigasi.

"Kita sudah berhasil mengurangi intensitas banjir yang diakibatkan oleh kali Kemuning, Kali Sadar, Kali Kedung Larangan dan mudah-mudahan di P-APBN 2019 untuk Kali Rejoso. Kalau itu sudah masuk APBN multiyears dalam waktu 3 tahun ke depan bisa lebih baik dan musibah banjir bisa diminimalisir," ungkapnya.

Ditambahkan Hamy, visi dan misi Gubernur Khofifah yang tertuang dalam Nawa Bhakti Satya dan diringkas dengan jargon CETTAR memang sangat baik. Namun realisasinya yang menjadi pertanyaan besar adalah anggarannya ada atau tidak. "Mudah-mudahan Gubernur Khofifah tahu persis berapa anggaran APBD Jatim sebenarnya,  sehingga tagline CETTAR bisa terealisasi dengan baik, sehingga masyarakat tidak ter PHP," jelasnya.   

Menurutnya, di era Gubernur Soekarwo dari kekuatan APBD Jatim yang mencapai 27 triliun yang bisa kembali ke masyarakat sejatinya tidak lebih dari 50 persen. Atau dari sekitar 27 triliun APBD Jatim tahun kemarin yang kembali masyarakat tidak lebih dari 15 triliun.

"Karena itu Gubernur dan Wagub Jatim harus lincah dan bisa meloby kementerian karena keterbatasan anggaran Jatim supaya proyek Kementerian banyak yang terserap ke Jatim sehingga Nawa Bhakti Satya bisa terealisasi, sebab jika hanya mengandalkan APBD saya rasa sulit terwujud kecuali dengan priority tahun pertama apa dan seterusnya," pungkasnya.