Prihatin Keluhan Petani Garam
Komisi B bidang perekonomian DPRD Jatim mengaku prihatin karena masih banyaknya petani garam di sejumlah daerah di Jatim yang mengeluh karena produksi garam mereka tidak terserap oleh PT Garam. Maka itu pihak DPRD Jatim siap memberikan bantuan untuk memfasilitasi kesepakatan para petani garam dan pihak PT Garam, sehingga garam petani bisa terserap.
“Kondisi yang sudah berlangsung puluhan tahun ini harus segera diakhiri. Pemerintah daerah bersama petani garam dan industri garam nasional harus duduk bersama mencarikan solusi yang terbaik. Apapun alasannya, jangan sampai rakyat dibiarkan menghadapi persoalan garam sendirian,” ujar Prof. Noer Sucipto Anggota Komisi B DPRD Jatim saat dikonfirmasi di DPRD Jatim, Senin (15/4).
Menurut Sucipto yang juga politisi asal fraksi Partai Gerindra, produksi garam nasional sepanjang tahun 2018 mencapai 2,9 juta ton. Namun yang terserap hanya sebanyak 1,6 juta ton sehingga masih ada 1,3 juta ton yang tak terserap lantaran kualitasnya dianggap tak memenuhi kebutuhan industri.
“Alasan kualitas garam seperti kadar NaCL terlalu rendah atau terlalu tinggi itu harusnya bukan menjadi alasan PT Garam tak mau menyerap garam petani. Dengan teknologi yang memadai, saya kira hal itu bukan menjadi persoalan yang serius,”paparnya Noer Sucipto.
Disisi lain, pemerintah juga memiliki tanggungjawab mewujudkan swasembada garam dengan membantu petani garam supaya kualitas produksinya bisa meningkat, baik dengan memberikan bantuan peralatan, pendampingan alih teknologi pertanian dan lain sebagainya sehingga import bisa diminimalisir.
“Kadar NaCL bisa dinaikkan dengan melalui proses pencucian yang bagus, memperbaiki proses pengeringan dan menjaga kualitas air laut. Kualitas garam petani yang masih rendah ini harus menjadi perhatian bersama agar jangan sampai petani garam dirugikan untuk kehidupan mereka,” harapnya Noer Sucipto Politisi asal dapil Pacitan, Trengalek, Tulungagung dan Ngawi ini.
Komisi B dalam waktu dekat akan segera mengambil langkah-langkah untuk membantu keluhan petani garam supaya mendapatka solusi terbaik. Paling tidak PT Garam bisa melakukan intervensi untuk mengambil sebagian stok garam petani ini. “Kita akan panggil PT Garam untuk duduk bersama difasilitasi DPRD Jatim bersama stake holder terkait,” imbuhnya.










