DPRD Jatim Minta Pemilu 2019 Dijadikan Pembelajaran

DPRD Jatim Minta Pemilu 2019 Dijadikan Pembelajaran

DPRD Jawa Timur sependapat dengan permintaan DPR RI agar pemilu 2019 dievaluasi dan tidak menjadi Pemilu serentak lagi dalam pemilihan lima tahun kedepan. Mengingat kerumitan dan banyaknya calon yang harus dipilih oleh masyarakat dalam Pemilu 2019 membuat banyak petugas pemilu, baik KPPS, PPK, Linmas, dan Polisi yang berjaga meninggal dunia akibat kelelahan.

Anggota Komisi A DPRD Jatim, dr. Benyamin Kristianto mengatakan, Pemilu 2019 harus dijadikan pembelajaran bagi penyelenggara Pemilu yakni KPU dan pemerintah pusat. Mengingat banyak kerumitan mulai proses pemungutan hingga rekapitulasi suara. “Masyarakat dihadapkan dengan lima kertas suara yang harus dicoblos, seperti kertas Capres, Caleg DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota,” ujar dr. Benyamin, dikonfirmasi, Selasa (30/4).

Tak hanya membuat masyarakat terbebani,Pemilu serentak juga membuat petugas pemilu seperti KPPS, PPK, Linmas dan polisi yang berjaga kelelahan dalam rekapitulasi suara.Kerumitan ini tentunya berdampak adanya suara calon terbang, sehingga harus dilakukan hitung ulang. Akibatnya membuat suhu politik memanas baik Pilpres maupun Pilegnya.

“Memang dampak pilpres, bisa merembet ke Pileg. Apalagi suara terbang, hingga dilakukan hitung dan berakibat suhu politik panas,” ujarnya.

Caleg DPRD Jatim dari Partai Gerindra yang terpilih kembali dengan perolehan suara sementara 30 ribu ini meminta agar petugas Pemilu yang bertugas di TPS, kecamatan hingga KPU kabupaten agar teliti dan akurat dalam merekapitulasi suara. Mengingat ada fenomena suara terbang sehingga dilakukan hitung ulang.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat selama pungutan hingga rekapitulasi suara Pemilu 2019, per Jumat kemarin 26 April, petugas penyelengga Pemilu yang meninggal dunia mencapai 58 orang,  baik KPPS, PPK maupun Polisi.