DPRD Jatim Apresiasi Polisi Modern

DPRD Jatim Apresiasi Polisi Modern

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) genap berusia ke-73 tahun, Tanggal 1 Juli 2019. Kinerja Polri melindungi, mengayomi, melayani masyarakat,merupakan wujud polisi modern.

Disampaikan Wakil Ketua DPRD Jatim Ahmad Iskandar, usia Polri kini sangat matang menjaga soliditas internal dan mereformasi diri. "Memasuki HUT ke-73  Bhayangkara, Polri semakin matang menjalankan peranannya," terang Akhmad Iskandar, Selasa (25/6).

DPRD Jatim  juga bagian Forkopimda Jatim bersama Pemprov Jatim, Polda Jatim, dan TNI selalu menjaga soliditas dan mengapresiasis internal  kinerja Polri. Disampaikan Akhmad Iskandar peran polisi membangun keunggulan kemampuan pelayanan publik untuk mewujudkan good government, best practice Polri, dan profesionalisme SDM, serta mewujudkan implementasi teknologi, infrastruktur materiil, fasilitas, dan jasa guna membangun kapasitas Polri yang kredibel di mata masyarakat nasional, regional, dan internasional. "Fokus ini dipilih untuk merespons kebutuhan masyarakat yang mengharapkan multidimensional service quality yang efektif dan efisien di tengah globalisasi kejahatan yang makin canggih," terang dia.

Disampaikan Akhmad Iskandar kepemimpinan Kapolda Jatim Irejenpol Luki Hermawan, berbagai inovasi dan komunikasi dengan masyarakat Jawa Timur dilakukan. Upaya itu untuk  mewujudkan Polri yang makin profesional, modern, dan tepercaya guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. "Peningkatan kompetensi SDM yang semakin berkualitas," aku dia.

Terkait keamanan wilayah Jawa Timur dengan 38 kabupaten/kota dibutuhkan modernisasi, profesionalisme Polri. "Ini sudah diwujudkan dengan modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi sehingga layanan Polri semakin mudah dan cepat diakses masyarakat," kata dia.

Modernisasi juga meliputi pemenuhan kebutuhan alat material khusus dan alat peralatan keamanan. Polri yang tepercaya, kini makin cerdas dalam memberantas modus-modus kejahatan baru yang makin canggih. "Misalnya, kejahatan di dunia maya (cyber crime) yang korbannya bukan hanya individu, melainkan juga korporasi dan institusi negara," terang politisi Partai Demokrat.

Kejahatan mampu dibongkar dengan Polri yang modern. Seperti pembajakan laman internet, pencurian data komputer, bisnis daring bodong, pembobolan kartu kredit, pornografi anak, hingga prostitusi daring. Selain itu, ancaman gangguan keamanan lintas negara (transnational crime) dalam bentuk perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, maupun aksi terorisme. "Aksi kejahatan tersebut kini mampu dibongkar Polri," tandas dia.

Rasio Polisi dan Masyarakat berdasarkan data 2014 ialah 1:575, padahal rasio ideal menurut PBB ialah 1:300.

Akhmad Iskandar menyampaikan partisipasi masyarakat melalui jaringan kemitraan antara polisi dan masyarakat merupakan strategi utama dalam menjaga kamtibmas. Pemolisian Masyarakat (Polmas) juga mewadahi pranata sosial yang berkembang di masyarakat seperti siskamling maupun pecalang. Dalam bentuknya yang lebih modern, Polmas dikenal sebagai Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM).