Komisi E Minta Dinkes Terus Berikan Edukasi Stunting Ke Masyarakat Jatim

Komisi E Minta Dinkes Terus Berikan Edukasi Stunting Ke Masyarakat Jatim

Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta agar Dinas Kesehatan Provinsi untuk terus memberikan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat tentang stunting. Hal ini dilakukan agar kasus stunting di Jatim yang tinggi ini bisa ditekan dan dicegah.

Berdasarkan data hasil Risiko Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2018, angka prevalensi Stunting di Jatim mencapai angka 32,7 persen. Padahal angka prevalensi stunting nasional hanya sebesar 30,8 persen.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa juga pernah mengungkapkan berdasarkan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM), per 20 Juli 2019 prevalensi stunting balita di Jawa Timur justru tembus 36,81 persen.

Sedangkan, tiga daerah di Jatim yang angka prevalensi stuntingnya tertinggi adalah Kota Malang sebesar 51,7 persen, Kabupaten Probolinggo 50,2 persen, dan Kabupaten Pasuruan 47,6 persen.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Da'im di DPRD Jatim, Selasa (27/8) menegaskan bahwa jumlah stunting di Jatim masih cukup besar. Oleh karena itu perlu dilakukan pendalaman dan pengkajian untuk mencari titik permasalahan kasus tinggi badan anak terlalu pendek dibanding tinggi badan anak-anak seusianya.

Jumlah ini (Stunting, red) di Jatim masih besar, harusnya Polindes atau Posyandu bergerak lebih aktif. Jadi, mulai ibu mengandung sampai bayi berumur 2 tahun harus sudah mendapat perhatian tentang pertumbuhannya,” pinta Suli politisi asal Fraksi PAN DPRD Jatim.

Dijelaskan Suli, kasus stunting di Jatim ditenggarai salah satu faktor utamanya adalah kekurangan asupan gizi. Disamping itu juga masih kurangnya pemahaman masyarakat akan nilai gizi kepada balita. “Faktor utama stunting adalah kekurangan asupan gizi. Pemahaman masyarakat akan nilai gizi balita juga masih kurang,” ungkapnya.

Sementara berdasarkan data Dinkes Jatim, jumlah kematian Ibu di Jawa Timur, pada 2017 mencapai 529 orang per 100 ribu kelahiran hidup. Kemudian pada 2018 berkurang sedikit menjadi 522 orang per 100 ribu kelahiran. Namun pada 2019, tepatnya hingga 19 Juli 2019, turun mencapai 263 orang per 100 ribu kelahiran hidup.

Ia menilai ada keterlambatan informasi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait masalah stunting. Karena itu, Suli meminta Dinkes Jatim melakukan upaya maksimal berkoordinasi dengan Dinkes di Kab/Kota se-Jatim. “Sesungguhnya peran kepala daerah Bupati atau Wali Kota menjadi peran utama untuk memberikan perhatian terhadap masalah stunting,” pintanya.

Sementara itu, Dinkes Jatim juga telah melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja 12 kabupaten/kota lokus stunting. Kepala Dinkes Jatim, Dr dr Kohar Hari Santoso mengatakan upaya penurunan stunting telah banyak dilakukan, baik oleh Provinsi maupun Kabupaten/Kota melalui dua intervensi.

Intervensi itu, lanjut dr Kohar yaitu gizi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung dan intervensi gizi sensitif untuk mengatasi penyebab tidak langsung. “Dari 12 kabupaten/kota lokus stunting, mereka telah mempresentasikan kinerja dan capaian-capaiannya untuk dinilai oleh tim panelis dan akan dievaluasi dengan harapan penanganan stunting bisa betul-betul seksama,” ujarnya.

Di tambahkan kunci utama keberhasilan dalam penanganan stunting adalah komitmen dari Bupati/Wali Kota untuk OPD yang menangani dan masyarakat, terutama pada kebijakan penganggarannya