PMII Jatim Desak Pimpinan KPK Mundur Akibat Krisis Kepercayaan - Diwarnai Bakar Foto dan Blokir Jalan Depan Kantor DPRD Jatim

PMII Jatim Desak Pimpinan KPK Mundur Akibat Krisis Kepercayaan

- Diwarnai Bakar Foto dan Blokir Jalan Depan Kantor DPRD Jatim

Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Surabaya yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur mendatangi Kantor DPRD Jawa Timur untuk menyuarakan kekecewaan sekaligus bagian dari kontrol terhadap kinerja Pimpinan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) yang baru saja dilantik.  

Koordinator lapangan aksi, Habib Mustofa dalam orasinya mengatakan bahwa diawal berdirnya KPK pada tahun 2002 di masa presiden Megawati Soekarnoputri, lembaga anti rasuah itu dalam menjalankan tupoksinya menggunakan lima azas, yakni kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsional.

"Jadi spirit berdirinya KPK itu sebagai jawaban atas ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peraadilan yang dikontrol oleh kepentingan politik orde baru selama 32 tahun berkuasa," kata Habib saat mengawali orasi di atas mobil komando di depan kantor DPRD Jatim, Jumat (20/2019).  

Ironisnya, setelah 17 tahun berjalan KPK dinilai publik sudah tercemar oleh politik kotor dan tidak lagi menjadi lembaga profesional, independen sehingga KPK mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat. 

Indikasi KPK telah dicemari oleh penumpang gelap, tangan tangan rakus dan seakan menjadi lembaga kepanjangan tangan dari orang-orang yang berkepentingan, lanjut Habib juga kian transparan di era pimpinan KPK yang baru saja dilantik belum sebulan. 

"Akibatnya, proses penegakan hukum yang dilakukan KPK menjadi tidak adil, tidak jujur bahkan terkesan tebang pilih atau penegakan menurut selera politik, seperti yang baru saja menimpa Menpora Imam Nahrawi, padahal bukti untuk menetapkan menjadi tersangka selama itu tidak pernah dipublis," tegas Habib Mustofa. 

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap KPK, kata Habib harus segera diakhiri. Namun pimpinan KPK yang baru dilantikjustru mengeluarkan statemen yang malah mengacaukan publik, khususnya menyangkut mandat KPK akan dilimpahkan kepada Presiden.

"Ini tidak ada kamusnya dalam aturan, sehingga menimbulkan kontradiksi dan kegaduhan publik serta cacat secara etis. Kalau memang tidak becus mengurus KPK, kami mendesak sebaiknya pimpinan KPK segera mundur," tegasnya.

Senada, Abdul Ghoni ketua PKC PMII Jatim menambahkan bahwa kesimpangsiuran pimpinan KPPK yang baru memuncak karena saat ada tiga pimpinan KPK statemen menyarhkan mandat kepada presiden, yang secara otomatis anggota komisioner KPK berkurang dan tersisa tinggal dua orang.

Tragisnya, pada saat ada kekosongan anggota ini, KPK telah menjalankan dan menaikkan beberapa kasus. "Ini kjanggalan yang paripurna ehingga PKC PMII Jatim terpanggil untuk menjaga KPK dari penumpang gelap dari rongrongan kepentingan politik debagai bentuk upaya spirit penyelamatan bangsa," kata Ghoni.

Pihaknya mendesak KPK harus bisa dan berani menuntaskan kasus-kasus besar yang mangkrak atau sengaja diabaikan padahal menjadi sorotan publik. Diantaranya, kasus Bank Century yang sudah 1,5 tahun paska pra peradilan PN Jaksel, KPK tak kunjung menetapkan tersangka baru.

Kemudian kasus BLBI, RS Sumberwaras, Garuda hingga E-KTP juga tak ada kejelasan untuk dituntaskan. Padahal pengakuan Setya Novanto sebagai terdakwa bilang belum semuanya diproses dari nama-nama elit politik yang pernah disebut di persidangan. 

"Pimpinan KPK harus bersih dari dosa masa lalu dan bersih dari kepentingan politik agar bisa menyelesaikan kasus-kasus besar yang belum terselesaikan sehingga image KPK tebang pilih kasus bisa dikikis habis," harap Abdul Ghoni.

Dalam aksi kali ini, PMII Jatim menuntut lima hal. Pertama, selesaikan kasus lama yang mangkrak. Kedua, jangan tebang pilih dalam menangani kasus korupsi. Ketiga, pimpinan KPK harus mundur. Keempat, KPK harus menjadi lembaga bersih, independen dan jujur. Kelima, tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah.

Para mahasiswa juga menggelar aksi teatrikal dengan menyapu foto kelima orang pimpinan KPK yang telah mengalami krisis kepercayaan, selanjutnya membakar foto-foto tersebut. Sejurus kemudian, massa aksi juga melakukan pemblokiran jalan untuk mendesak perwakilan DPRD Jatim menemui mereka.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bersama, dua perwakilan anggota DPRD Jatim yakni Mathur Husyairi dari PBB dan Azhari dari Partai NasDem akhirnya turun ke jalan mendatangi massa aksi dan naik di mobil komando.

Anggota DPRD Jatim yang juga tokoh senior PMII, Mathur Husyairi mengaku terharu dengan perjuangan yang dilakukan adik-adik PMII. Ia mengaku mendukung aksi mendorong KPK lebih profesonal dan independen dalam bekerja serta terbebas dari dosa-dosa masa lalu.

"Banyak kasus besar yang melibatkan para mantan petinggi negara dan elit parpol yang mandek di tengah jalan. Itu tak boleh lagi dibiarkan, jika tak bisa menyelesaikan, saya sepakat kita tuntut pimpinan KPK yang baru sebaiknya mundur," tegas politisi asal Bangkalan.

Mathur juga menolak revisi UU KPK karena cenderung melemahkan KPK. Oleh karena itu ia mengajak mahasiswa PMII untuk mendukung eksistensi KPK yang independen dan bersih dari kepentingan politik dan intervensi pemerintah. 

Sebelum mengakhiri aksi, kedua wakil rakyat Jatim itu juga menandatangani aspirasi tuntutan PMII Jatim untuk diperjuangkan ke tingkat yang lebih tinggi dan menerima secara simbolik sapu dari ketua PKC PMII Jatim. Sapu lidi itu menjadi simbol KPK harus dibersihkan dari penumpang gelap agar eksistensinya menjadi kuat kembali