Masuki Usia 74 Tahun Provinsi Jatim, DPRD Provinsi Jawa Timur Selesaikan PR Jalur Lingkar Selatan.

Masuki Usia 74 Tahun Provinsi Jatim, DPRD Provinsi Jawa Timur Selesaikan PR Jalur Lingkar Selatan.

Di usia ke 74 tahun Pemprov. Jatim mendorong DPRD Jawa Timur untuk menyelesaikan pekerjaan rumah (PR). Diantaranya penyelesaian pembangunan Jalur Lingkar Selatan (JLS) yang menghubungkan wilayah ujung Kabupaten Banyuwangi sampai Kabupaten Pacitan.

Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, S.H., M.Hum mengatakan, ada pekerjaan rumah yang belum terselesaikan terkait pelayanan. Salah satunya persoalan disparitas wilayah dan disparitas sosial. "Memang ada disparitas sebenarnya sejak 10 tahun lalu diperkecil," kata dia, Kamis (10/10).

Ia menyebutkan, belum tersambungnya JLS sangat merugikan masyarakat Jawa Timur. Dimana akses disparitas yang harusnya bisa diperkecil, ternyata belum bisa dilakukan. "Tapi di Jawa Timur masih tetap, dan JLS masih berhenti di Tulungagung. Ini karena paertisipasi dari pemerintah pusat tidak lancar,"kata dia.

Lanjut Kusnadi, Jawa Timur adanya selama ini jalur hanya diakses di wilayah Utara. 'Jalam dendles tidak melintasi gunung, tetapi melintasi pantai. Artinya akses pesisir lebih maju,"  tegas dia. Termasuk transportasi udara di wilayah Pantura menjadi sangat sulit. Sementara di selatan, hanya akses udara. "Banyuwangi punya bandara, Malang punya bandara, Jember punya bandara, Sumenep punya bandara, Sidoarjo punya bandara. Sementara di daerah Utara tidak ada. Karena memang sulit. Karena memasuki wilayah militer," tandas Kusnadi.

Padahal penyumbang TKI di Jatim paling besar ada di Tulungagung, Kediri, dan daerah Selatan. "Saya meyakini nantinya wilayah selatan akan naik kelas," kata dia. Ia menyampaikan, keberadaan JLS akan menunjang akses lainnya. "Dengan tersambungnya JLS, maka  bisa menunjang akses lainnya, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi," tegas Kusnadi.

Politisi PDI Perjuangan ini menyampaikan, setiap tahun harus ada progres yang harus diperjuangkan. Salah satunya persoalan disparitas wilayah dan disparitas sosial. "Memang ada disparitas sebenarnya sejak 10 tahun lalu diperkecil. Tetapi dukungan pemerintah pusat kurang maksimal,"  kata dia.

ia berharap, DPRD Jawa Timur akan mengandeng kekuatan Kabupaten/kota di Jawa Timur, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk kembali berkomunikasi mengawal JLS. "Kami berharap perputaran ekonomi untuk terbuka, kemarin JLS belum berhasil. Tetapi memasuki usia 74 tahun, rakyat Jatim kembali mengawal infrastruktur JLS," ujar Kusnadi