Pemerintah Harus Selektif Pengurangan PBI

Pemerintah Harus Selektif Pengurangan PBI

Pemerintah mulai mengurangi peserta pemegang kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) jalur Penerima Bantuan Iuaran (PBI). Pemerintah diharapkan benar-benar selektif dalam pengurangan PBI. 

Jika pasien itu memang dari keluarga tidak mampu, maka selayaknya bahwa kesehatan orang tersebut menjadi bagian tanggung jawab negara.

"Negara harus membiayai itu. Kalau itu eror (masyarakat mampu), selayaknya ditarik," pinta Anggota Komisi E DPRD Jatim, dr Benjamin Kristianto MARS .

Pihaknya menyayangkan banyaknya pemegang kartu PBI yang dicoret oleh pemerintah dengan dalih peserta tersebut sudah tidak layak mendapat bantuan.

Ironisnya lagi, selama ini sejumlah kartu BPJS diberikan oleh Ketua RT/RW atau kepala desa kepada keluarganya. Namun kartu sebagian juga diberikan saat momen kampanye. 

"Jangan sampai diberikan RT, RW, Kepala desa diberikan Keluarganya, ataupun diberikan saat masa kampanye kemarin," ujar Benjamin, di Surabaya, Jumat 11 Oktober 2019.

Menurut Benjamin, ketika kartu itu dibagikan untuk kepentingan demi meraup suara, maka saat momen kampanye sudah selesai, peserta PBI mulai dicoreti.

"Dikeluarkan kartu sakti yang gunanya promotif atau sasaran kampanye sesaat. Kalau kampanyenya sudah selesai, maka PBI ditutup atau dibatalkan," terangnya.

Seharusnya pemerintah melakukan verifikasi terlebih dulu, sebelum mencatat orang menjadi PBI. Dengan begitu, peserta PBI benar-benar orang tidak mampu.

Mantan direktur Rumah Sakit William Booth itu menyebut pencoretan PBI dalam jumlah besar tidak hanya berdampak pada pasien saja. Tetapi BPJS juga akan merasakan dampaknya karena iuran berasal dari Pemerintah. Operasional BPJS tentunya juga akan terganggu karena pendapatannya berkurang.

"Kalau itu besar-besaran (pencoretan) sampai 1,2 juta peserta PBI akan berdampak pada BPJS itu sendiri. Operasional kan datang dari pemerintah juga. Kalau itu dipotong langsung, operasional BPJS juga akan terganggu," tuturnya. 

Dirinya berharap agar pemerintah melakukan penyetopan PBI secara selektif dan bertahap. Verifikasi sangat penting untuk mengetahui status penerima, apakah orang mampu atau tidak.

Untuk diketahui, ada 1,2 juta peserta  dicoret dari daftar kepesertaan PBI. Pencoretan ini merupakan tahap ke-8 dan Jatim yang terbesar secara nasional karena jumlah yang dikeluarkan mencapai 1,2 juta peserta PBI. Sedangkan yang masuk baru sekitar 607 ribuan orang.

Kepesertaan BPJS Kesehatan di Jatim sudah relatif bagus yakni mencapai 28,6 juta dari jumlah penduduk Jatim yang mencapai 40,4 juta  atau kisaran 72 persen. Sedangkan khusus kepesertaan PBI di Jatim mencapai 15,2 juta orang. Kemudian PBI yang didaftarkan daerah sekitar 2,8 juta peserta.