Dukung Langkah Gubernur

Dukung Langkah Gubernur

DPRD JawaTimur mendukung langkah Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Emil Dardak. Kusnadi Ketua DPRD Jawa Timur menegaskan, komitmen gubernur untuk mengawal pembangunan melalui Raperda APBD 2020 sangat efektif, Senin (4/11/2019).

Dalam pembahasannya, politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, kebutuhan kesejahteraan rakyat atau kearah diutamakan gubernur. Seperti pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk Jawa Timur sejahtera. Diantaranya pemberdayaan usaha perempuan rumah tangga. "Saya kira itu terobosan ibu gubernur dan wagub Emil Dardak untuk mewujudkan Jawa Timur sejahtera," terang Kusnadi.

Selain itu, Kusnadi menyampaikan beberapa hal lain yang menjadi perhatian legislatif untuk kesejahteraan rakyat, ternyata juga disambut baik gubernur dan wakil gubernur. Seperti perhatian terhadap keporasi, usaha kecil dan menengah. "Penguatan akses permodalan, penguatan manajemen produk serta jaringan usaha koperasi dan UMKM, serta sertifikasi dan produk koperasi dan UKM perlu mendapat perhatian khusus," tegas Kusnadi.

Kusnadi berharap di tahun 2020, serapan anggaran APBD bisa lebih maksimal. Karena ia melihat lemahnya serapan anggaran di APBD 2019 ini, karena beberapa faktor. "Serapan anggaran sampai  bulan Nopember ini, sekitar 50 persen sekian. Kami berharap di APBD 2020 nanti bisa maksimal," tandas politisi PDI Perjuangan ini.

Lemahnya serapan anggaran lanjut Kusnadi, diantaranya disebabkan banyaknya posisi kepala dinas uang yang memasuki masa pensiun. "Ini secara psikologis, pejabat terkait lebih berhati-hati memanfatkan kebutuhan anggatan, karena itu serapannya menjadi rendah," ucap Kusnadi.

Senada Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar juga mengapresiasi Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

Politisi Partai Demokrat ini, menyampaikan banyak hal yang harus diselesaikan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur dalam waktu cepat. Ia menyebutkan, penanganan pengangguran di Jatim.

Achmad Iskandar menyebutkan, jumlah angkatan kerja di Jatim pada Bulan Februari 2019 sebanyak 21.59 juta orang. "Ini menunjukkan kenaikan hingga 594 ribuorang  dibanding bulan Februari 2018lalu," terang Achmad Iskandar.

Meski begitu, lanjut Iskandar upaya menekan jumlah pengangguran patut di apresiasi. Dimana upaya perbaikan tenaga kerja terus dilakukan. Seperti upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur dengan melakukan pembinaan kompetisi pelatihan melalui pelatihan kerja dan job fair. serta penempatan dan perluasan kesempatan kerja atau millenial Job Center (MJC).

Terpisah Sahat Tua Simandjuntak Wakil Ketua DPRD Jawa Timur dari Fraksi Golkar menyampaikan, ada urusan wajib yang menjadi perhatian Pemprov Jatim. Sahat menyebutkan, pendidikan, kesehatan, sosial, tenag kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan desa, perhubungan, penanaman modal, koperasi dan UMKM, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, dan sejumlah kebutuhan lainnya.

Karena itu, lanjut Sahat Tua Simandjuntak dalam penyusunan APBD, ketersediaa. Penerimaan merupakan variabel yang sangat strategis."Karena alokasi anggaran harus didasarkan atas prediksi penerimaan yang rasional," terang Sahat.

Sahat yang juga Sekretaris DPD Golkar Jatim ini, kembali menyampaikan mensejahterakan rakyat Jawa Timur merupakan tujuan utama.

Pada kesempatan yang sama Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad juga mendukung langkah gubernur dan wakil gubernur Jatim.

Anwar Sadad menegaskan, kominmen mengawal rakyat Jatim sejahtera terus dilakukan DPRD Jawa Timur. "Kami akan menjaga agar pembangunan Jawa Timur benar-benar bisa terwujud untuk kesejahteraan rakyat," ujar dia