Sertifikasi Tanah, PDAM dan KTP Dominasi Persoalan Pelayanan Publik di Surabaya - Reses Blegur Prijanggono anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim

Sertifikasi Tanah, PDAM dan KTP Dominasi Persoalan Pelayanan Publik di Surabaya

- Reses Blegur Prijanggono anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang digagas Presiden RI, Joko Widodo, nampaknya sangat diidam-idamkan oleh Warga Kota Surabaya, khususnya bagi masyarakat yang menempati lahan Surat Ijo. Sebab kendati mereka sudah menempati lahan tersebut selama 20 tahun lebih, tapi Pemkot Surabaya enggan melepas lahan tersebut kepada masyarakat.     

Tak ayal, ketika Anggota DPRD Jatim dari daerah pemilihan Kota Surabaya, Blegur Prijanggono melakukan jaring aspirasi masyarakat pada reses pertama tahun 2019 di balai RT 3/RW 11 Kaliasin Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Surabaya, Selasa (26/11/2019) malam, persoalan seputar sertifikasi tanah dan surat ijo juga mendominasi keluhan yang disampaikan warga Kota Surabaya.

"BPN beberapa waktu lalu melakukan pengukuran tanah tapi hanya dari RW 1 sampai RW 5. Sedangkan tempat tinggal kami tidak  diukuri. Kenapa tidak berlaku bagi semua masyarakat? Padahal pemerintahan Pak Jokowi bilang sertifikat gratis itu berlaku bagi semua rakyat Indonesia," keluh ibu RT 3/RW 11 Kaliasin Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Surabaya.

Senada, Momon ketua RW 11 mengatakan berharap ada bantuan untuk renovasi gedung PAUD/TK Tunas karena atapnya ambrol sehingga membahayakan anak didik maupun para guru. Ironisnya lagi, bangunan sekolah yang menempati Balai RW itu IPT (Ijin pemakaian Tanah) nya tidak bisa diperpanjang padahal sebelumnya sudah dapat ijin.

"Kami berharap Pak Blegur bisa menfasilitasi dan mencarikan solusi agar anak-anak kami bisa tetap bersekolah yang tak jauh dari tempat tinggal," pinta Ketua RW 11 Kaliasin.

Masih di tempat yang sama, Kiki warga Kedondong Surabaya mengeluhkan soal pelayanan PDAM yang tak bisa masuk di kawasan tempat tinggalnya pahal hanya berjarak 20 meter dari pipa induk. 

"Kami ini tinggal di tengah kota tapi tak dapat layanan PDAM padahal sudah mengajukan sambungan berulangkali. Disitu juga ada tempat ibadah sehingga untuk memenuhi kebutuhan air terpaksa bikin sumur kalau musim kemarau airnya keruh. Saya mohon Pak Blegur bisa membantu keinginan warga Kedondong tersebut," jelas Kiki. 

Sementara itu, Sulaiman Wakil Ketua RW 3 Wonorejo mengeluhkan soal keberadaan tiang listrik di tengah jalan. Warga ingin dipindah agak ke pinggir supaya jalan jadi lebar. Tapi pernah di survei PLN butuh biaya tambahan sebesar Rp. 100 juta untuk memindahkan tiang listrik tersebut. 

Warga yang juga mengeluhkan soal sulitnya mendirikan temat ibadah lantaran tak ada lahan. Bahkan warga berencana mendirikan mushola di atas sungai. "Kami berharap Pak Blegur bisa membantu warga Kaliasin yang ingin memiliki mushola supaya kami yang sudah tua-tua ini bisa lebih mendekatkan kepada Allah," ungkap salah satu warga. 

Sementara itu Ibu Tri menyampaikan keluhan soal pembuatan KTP baru yang dinilai berbelit-belit. Sebab saat mengurus ke kecamatan diberi Suket (pengganti KTP) lalu ke Dispenduk disuruh balik lagi ke kecamatan. "Tapi kalau lewat calo sehari bisa langsung jadi. Kami mohon dibantu Pak Blegur,' harapnya.

Menanggapi banyaknya keluhan warga Surabaya terkait pelayanan publik, Blegur Prijanggono mengatakan bahwa persoalan yang terbanyak memang menyangkut Surat Ijo dan sertifikasi tanah, termasuk di wilayah Kaliasin. 

Anggota Komisi C DPRD Jatim ini siap membantu jika diberi data baik berupa eigendon, petok dan lain-lain supaya bisa  menanyakan pada pihak terkait, alasan RW 11 Kaliasin tak masuk pengukuran oleh BPN. "Namun terlepas dari itu semua, pihaknya berharap program PTSL Pak Jokowi bisa terwujud di Surabaya. Karena itu goodwill dari Pemkot Surabaya juga diperlukan untuk mengakhiri polemik surat ijo yang sudah puluhan tahun tak kunjung ada win-win solution," jelas Blegur.  

Sementara menyangkut rehab gedung PAUD/TK Tunas, Blegur berharap segera ajukan permohonan bantuan dengan RAB supaya bisa diperjuangkan dibantu APBD Jatim 2020 mendatang. "Ijin IPT untuk lahan Fasum itu memang sulit karena itu tergolong milik Pemkot sehingga tak bisa bantu biaya pembangunan lewat Jasmas kecuali langsung lewat Musrenbang atau langsung dari Pemkot Surabaya," jelas ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya. 

Kemudian menyangkut layanan PDAM dan tiang listrik, Blegur juga siap membantu asal  diberi data yang lengkap. "Ironis kok masih ada warga yang tinggal di tengah Kota Surabaya belum dapat aliran PDAM. Kalau soal pemindahan tiang listrik itu gampang, nanti saya panggilkan teman-teman wartawan biar dipublish pasti PLN akan risih dan memindahkan sendiri tanpa membebani warga untuk dimintai biaya tambahan," kelakar politisi murah senyum ini.    

Soal pendirian tembah ibadah atau mushola, Blegur mengimbau agar warga mencari orang yang mau mewakafkan tanahnya untuk mushola. "Kalau soal biaya pembangunan, nanti akan kita bantu yang penting lahannya sudah ada dan tidak menimbullkan masalah di kemudian hari," ungkap mantan pengacara ini.

Sedangkan menyangkut pembuatan KTP baru, pihaknya menyarankan supaya dikordinir ketua RT atau RW agar nantinya bisa bersama-sama 

ke Siola. "Tapi jangan lupa semua persyaratannya dilengkapi terlebih dulu jadi nanti saya tinggal telepon Kadispenduk Surabaya supaya dilayani dengan baik. Ini tugas Pemkot kalau masih dipersulit akan saya laporkan ke Bu Walikota," pungkas Blegur Prijanggono