Tekan Pengeluaran Anggaran dan Tak Menyusahkan Masyarakat, Bapempeda Jatim Akan Selektif Buat Perda

Tekan Pengeluaran Anggaran dan Tak Menyusahkan Masyarakat, Bapempeda Jatim Akan Selektif Buat Perda

Keinginan Presiden RI, Jokowi yang minta daerah menekan pembuatan Perda dengan alasan memperpanjang jalur birokrasi, menghambat investasi serta menyengsarakan rakyat  dan menghambur-hamburkan anggaran didukung penuh oleh DPRD Jatim. Bahkan lewat Bapemperda Jatim berencana menghapus sejumlah Perda yang dianggap tidak jalan alias macan kertas dan membebani rakyat.  

Ketua Bapemperda Jatim, Sabron Djamil Pasaribu menegaskan pihaknya sangat mendukung keinginan presiden. Karenanya bersama Biro Hukum Pemprov Jatim, Bapemperda berencana akan mengevaluasi sejumlah Perda yang tidak jalan alias macan kertas.

"Memang saya banyak melihat ada sejumlah Perda sudah tidak jalan. Apakah kurang sosialisasi atau memang tidak efektif lagi jika dijalankan di masyarakat. Contohnya Perda bantuan hukum untuk warga miskin, dimana Perda tersebut merupajan Perda inisiatuf Dewan saat itu saya masih menjadi Ketua Komisi A, saya melihat hal ini tidak pernah dijalankan oleh Pemprov. Karena itu, saya usulkan Perda tersebut dihapus saja,"tegas Politisi asal Golkar ini  Selasa (26/11)

Tentu saja, lanjut Sabron  menghapusnya juga lewat perda. Namun lebih jauh pihaknya menganggap perda inisiatif Dewan lebih diterima oleh masyarakat, karena dewan sebagai wakil rakyat tentunya akan membantu kepentingan rakyat. "Memang terkadang saya melihat ada dobel aturan. Disatu sisi Pemprov Jatim mengusulkan Perda disisi lain Dewan juga, tapi semuanya sama-sama satu muara,"paparnya.

Bagaimana dengan tudingan Presiden terkait pembuatan perda ada kesan menghsmbur-hamburkan anggaran, ditegaskan Sabron jika dirinys tidak menampik dalam pembuatan satu Perda perlu biaya untuk kunker, mengundang sejumlah tokoh masyarakat untuk berdiskusi atau dialog tentunya untuk memfinalisasi sebelum Perda itu disahkan. Karenanya kedepannya Bapemperda akan menyeleksi usulan pembuatan Perda baik dari Eksekutif maupun usulan Dewan