Gubernur dan DPRD Jatim Mulai Roadshow ke Kementerian Terkait Perpres No.80/2019

Gubernur dan DPRD Jatim Mulai Roadshow ke Kementerian Terkait Perpres No.80/2019

Gubernur Khofifah Indar Parawansa bersama dengan Pimpinan DPRD Jatim mulai besok akan melakukan roadshow ke sejumlah Kementerian untuk memastikan  realisasi Perpres No.80/2019 tentang percepatan pembangunan kawasan Gerbangkertasusila, kawasan Bromo Tengger Semeru, Selingkar Wilis dan lintas selatan

"Insyallah mulai besok sore kami akan roadshow. Pak Wagub yang sudah mengkomunikasikan dengan seluruh Menko dan kementerian teknis. Besok Insyaallah dengan kementerian BUMN," ujar Gubernur Jatim Khofifah saat dikonfirmasi di kantor DPRD Jatim, Senin (13/1/2020).

Selanjutnya, kata mantan Mensos RI, bertemu dengan menteri BAPPENAS, Menko perekonomian, Menko maritim dan investasi. "Pokoknya kita ingin memastikan bahwa lampiran Perpres itu masuk dalam RPJMN, karena RPJMN kemungkinan akan disahkan tanggal 20 Januari 2020," jelas Khofifah.

Selain itu, pihaknya juga ingin memastikan Perpres No.80/2019 juga masuk dalam RKP (Rencana Kegiatan Pembangunan). Sehingga ketika RPJMN selesai dan memastikan lampiran ini masuk RPJMN maka RPJMD Jatim juga harus disesuaikan. "Begitu juga RKPD kita disesuaikan dengan RKP pemerintah pusat," dalih gubernur perempuan pertama di Jatim.

Ditambahkan, Pemprov Jatim melalui PPMO sudah mengindentifikasi mana saja dari 218 titik proyek pembangunan yang Fisibility Study (FS) nya dibuat tahun ini, kemudian mana saja FS yang dibuat tahun 2021, termasuk untuk proyek yang pendanaannya menggunakan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) mana saja yang sudah diidentifikasi FS-nya diselesaikan tahun ini.

"Bukan hanya identifikasi FS tapi regroupingnya juga sudah dibuat. Tapi kita juga harus mentashih kembali, maka kita roadshow ke Menko dan kementerian teknis supaya proses pentashihan kita relatif presisinya lebih tinggi," dalih Khofifah Indar Parawansa.  

Sementara itu ketua DPRD Jatim Kusnadi mengaku senang karena legisatif juga ikut dilibatkan dalam mengawal kepastian realisasi dari Perpres No.20/2019, termasuk dilibatkan dalam radshow ke kementrian terkait.

"Bukan hanya saya saja, tapi nantinya seluruh pimpinan DPRD maupun pimpinan komisi-komisi DPRD Jatim juga akan dilibatkan tapi bergilir," jelas politisi asal PDI Perjuangan.

Ia berharap dengan dilibatkannya DPRD Jatim, paling tidak jika nantinya realisasi Perpres itu membutuhkan dukungan politis dari DPR RI khususnya menyangkut alokasi anggaran APBN, anggota DPRD Jatim bisa melaporkan ke fraksi-fraksi yang ada di DPR RI maupun dengan ketua umum partai masing-masing supaya ikut memperjuangkan