Komisi D Dorong CSR Perusahaan Bantu Pemasangan Baru Listrik di Daerah Terpencil - Untuk Bantu Target Pemenuhan Elektrifikasi di Jatim Tahun 2020

Komisi D Dorong CSR Perusahaan Bantu Pemasangan Baru Listrik di Daerah Terpencil

- Untuk Bantu Target Pemenuhan Elektrifikasi di Jatim Tahun 2020

"Komisi D DPRD Jatim mendorong agar Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di Jatim ikut membantu biaya pemasangan baru listrik di daerah-daerah terpencil. Tujuannya supaya target pemenuhan elektifikasi di seluruh wilayah Jatim tahun 2020 bisa terealisasi tepat waktu.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Komisi D DPRD Jatim, Dr Kuswanto SH, MHum usai menggelar rapat dengar pendapat dengan General Manajer PLN Distribusi Jatim, Bob Asril di ruang Komisi bidang Pembangunan DPRD Jatim, Kamis (16/1/2020). 

Menurut politisi asal Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim, secara umum elektrifikasi di Jatim telah mencapai 99 persen. Namun ada 4 daerah yakni di luar daerah kepulauan yang elektrifikasinya baru kisaran 96-97 persen yakni Jember, Bondowoso, Situbondo dan Kab Probolinggo.

"Kendala yang dihadapi adalah biaya pemasangan baru yang mencapai Rp.730.000 setiap pemasangan baru. Bahkan diinternal pegawai PLN diwajibkan sisihkan gaji untuk membantu biaya pemasangan listrik baru," terang Kuswanto.      

Sementara untuk wilayah kepulauan berpenghuni di Madura, lanjut Kuswanto tinggal 23 pulau yang belum teraliri listrik. "PLN sudah merencanakan akan membuat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah kepulauan," imbuhnya.

Di tambahkan, kendala operasional PLN lainnya adaah pemenuhan jaringan karena ada pihak-pihak tertentu yang membuat syarat memberatkan untuk lintasan tiang listrik di daerah terpencil. "Selain itu tunggakan dan pencurian listrik di beberapa daerah juga masih tinggi," bebernya.

Di sisi lain, pihaknya juga sempat menanyakan kesiapsiagaan PLN dalam menghadapi bencana di wilayah Jatim, serta ketersediaan listrik untuk menunjang kawasan industri baru di Jatim. 

"Kapasitas cadangan listrik di Jatim mencapai 3000 megawatt. Industri atau investor yang butuh pemasangan baru juga diberi kemudahan berupa keringaan biayanya bisa diangsur 24 bulan atau 2 tahun," dalih Kuswanto. 

Senada, anggota Komisi D DPRD Jatim lainnya, Samwil berharap PLN melakukan perampingan pohon di jaringan listrik bertegangan tinggi bekerjasama dengan pemerintah daerah. Mengingat, prediksi cuaca akhir-akhir ini rawan terjadi bencana hidrometorologi.

"Ini memang dilema, sebab PLN tidak bisa melakukan perampingan pohon sendiri karena yang memiliki wilayah dan kewenangan untuk itu adalah Pemerintah Kabupaten/Kota," pungkas politisi asal Gresik