DPRD Desak Revisi Kuota Pupuk Subsidi

DPRD Desak Revisi Kuota Pupuk Subsidi

Petani mulai resah dengan kurangnya pasokan pupuk organik. Petani akan menggeruduk kantor Kementerian Pertanian agar menambah pasokan pupuk organik. Mengingat Januari-Februari merupakan musim tanam sehingga kebutuhan pupuk subsidi meningkat.

Anggota Komisi B DPRD Jatim, Chusainuddin menegaskan, legislatif mendesak kepada pemerintah agar merevisi kuota pupuk bersubsidi tahun 2020 di Jawa Timur. Mengingat alokasinya menurun lebih dari 50 persen jika dibandingkan 2019.

Politisi asal PKB ini menegaskan, bahwa pengurangan alokasi pupuk bersubsidi di Jatim sangat berdampak pada pengurangan pupuk di daerah. Tentunya para petani sengsara karena pupuk menjadi kebutuhan pokok untuk bercocok tanam.

"Kami berharap pemerintah mengkaji ulang kebijakan alokasi pupuk bersubsidi, dan mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada petani karena Indonesia adalah negara agraris yang penduduknya sebagian besar adalah petani," tuturnya.

Pria yang akrab dipanggil Gus Udin ini berharap agar pengurangan jatah pupuk bersubsidi secara bertahap  karena saat ini masuk musim tanam. Apalagi selama ini petani masih tergantung pada pupuk bersubsidi sehingga diharapkan pemerintah melalui Kementerian Pertanian memberikan tambahan alokasi pupuk bersubsidi di Jawa Timur.

Terkait hama tikus yang menyerang area persawahan, dirinya berharap Dinas Pertanian agar segera ambil langkah untuk membasmi tikus dengan membentuk Satgas untuk koordinasi dengan dinas di daerah. Hal ini dikhawatirkan serangan hama tikus ini akan terus berlanjut pada musim tanam selanjutnya.

"Dalam pemberantasan hama tikus Dinas Pertanian dapat memberikan bantuan obat-obatan. Jika hama tikus musnah, maka para petani yang akan melakukan masa tanam selanjutnya akan tidak resah lagi.

"Dikhawatirkan serangan hama tikus ini akan terus berlanjut pada musim tanam selanjutnya apabila tidak segera ada tindakan pembasmian," pungkasnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim, Hadi Sulityo membenarkan pasokan pupuk subsidi pada 2020 untuk Jatim turun 52 persen dibandingkan tahun 2019. Jatim hanya mendapat kuota 1,3 juta ton atau 48 persen. Sedangkan tahun lalu mendapat 4,9 juta ton. "Memang ada penurunan pasokan hingga 52 persen,” ujar Hadi.

Berkurangnya kuota pupuk untuk Jatim ini karena APBN sedang defisit. Pemprov tetap meminta pemerintah pusat agar tetap menambah kuota pupuk subsidi