Banjir Mengancam Jatim, Dewan Jatim Desak Pemerintah Normalisasi Sungai Provinsi

Banjir Mengancam Jatim, Dewan Jatim Desak Pemerintah  Normalisasi Sungai Provinsi

Anggota Komisi D DPRD Jatim Musyafa’ Noer berharap Pemprov Jatim melakukan tindakan untuk melakukan normalisasi seluruh sungai yang dikelola Pemprov ketika memasuki musim penghujan dengan intensitas tinggi. Termasuk juga melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota untuk normalisasi sungai lokal di masing-masing daerah.

Politisi asal PPP ini lalu menyebut musibah banjir bandang yang terjadi di Bondowoso, rabu (29/1/2020) yang membuat 205 KK mengungsi.

“Pemerintah harus tanggap sekali. Lakukan normalisasi dan kami di legislative siap melakukan pengawalan,”ungkap pria yang juga ketua DPW PPP Jatim ini saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (29/1/2020) malam.

Musyafak mengatakan dari hasil sidak pihaknya di beberapa sungai yang dikelola Pemprov, normalisasi di beberapa sungai masih belum maksimal.” Hal ini dikarenakan masalah dana. Oleh sebab itu, kami dorong Pemprov untuk bersinergi dengan pusat dan Kabupaten/Kota membicarakan masalah dana untuk normalisasi tersebut,”jelasnya.

Bahkan, sambung Musyafak, Komisi D DPRD Jatim akan melakukan pemantauan terhadap sungai-sungai yang dikelola oleh propinsi. “ Kami akan terus keliling untuk melihat langsung kondisi sungai yang dikelola Pemprov. Perlu tidaknya dilakukan normalisasi agar bisa menampung luapan air jika ada hujan dengan intensitas tinggi. Ini menyangkut nyawa warga Jatim yang daerahnya ada aliran sungai,”tutupnya.

Banjir bandang menerjang Desa Sempol, Kecamatan Ijen, Bondowoso, Rabu (29/1/2020). Air bercampur lumpur dan benda-benda lain masuk ke permukiman. Sebanyak 200 KK diungsikan.