Komisi C DPRD Jatim Minta Kredit Untuk Petani Ditingkatkan

Komisi C DPRD Jatim Minta Kredit Untuk Petani Ditingkatkan

Komisi C DPRD Jawa Timur tidak hanya melakukan pengawasan kepada Bank Jatim sebagai salah satu BUMD di level kantor pusat saja, melainkan juga di kantor-kantor cabang. Seperti yang dilakukan Komisi C akhir pekan lalu Jumat (7/2), dengan melakukan kunjungan kerja ke Bank Jatim cabang Pamekasan dan Sumenep.

Ada banyak hal yang dipertanyakan Komisi C terkait kunjungannya kali ini kepada Kantor Cabang (KC) Bank Jatim Pamekasan dan Sumenep. Yaitu, terkait perolehan laba tahunan, penyaluran kredit, penyaluran Corporate Sosial Responsibility dan pengawasan kinerja perbankan. Apalagi baru-baru ini tersiar kabar bahwa ada masalah yang diduga dilakukan seorang teller di Kantor Cabang Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan.

Wakil Ketua Komis C DPRD Jatim, Yohanes Ristu Nugroho mengatakan, dengan turun Melihat langsung kinerja Bank Jatim di tingkat cabang, maka dapat diketahui Sudah sejauh mana kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Jika memang laba pada bank Jatim tingkat cabang bisa naik maka berdampak pada peningkatan deviden (bagi Hasil) BUMD ke Pemprov Jatim.

“Komisi C tetap berupaya mendorong kepada bank Jatim terkait dengan deviden yang disetorkan ke APBD. Tiap tahun harus mengaami kenaikan,” terang Ristu ditemui di DPRD Jatim, Senin (10/2).

Hadir dalam kunjungan Kerja yang digelar di Hotel Odaito itu antara lain, seluruh pimpinan dan anggota Komisi C DPRD Jatim, Direktur Operasional Bank Jatim Tony Prasetyo, Kepala Cabang Bank Jatim Pamekasan dan Kepala Cabang Bank Jatim Sumenep.

Selain itu, lanjut Ristu, berdasarkan penjelasan kepala cabang Bank Jatim Pamekasan dan Sumenep, Komisi C memberi garis besar pada soal penyaluran kredit. Pasalnya, belum berpihak pada petani atau sektor ekonomi yang paling banyak menyumbang PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

“Terutama di Pamekasan dan Sumenep. Penyaluran kredit pertanian, perkebunan, perikanan nilainya sangat kecil daripada kredit sektor ekonomi lain seperti Perdagangan, jasa dan konsumsi,” ungkap Ristu.

Artinya, hal ini harus lebih ditingkatkan lagi oleh bank Jatim di Sumenep dan Pamekasan. Jangan hanya bermain di sektor yang aman seperti kredit multiguna yang disalurkan untuk karyawan, Pegawai negeri saja. “Tetapi kredit yang betul betul bisa dinikmati masyarakat banyak itu yang perlu ditingkatkan,” pinta mantan Ketua DPRD Kota Madiun ini.

Begitu juga soal penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR), Ristu menilai masih banyak yang belum tepat sasaran. Karena hanya diberikan kepada pemerintah. Meskipun pemerintah juga punya hak sebagai penerima CSR, namun hal itu tidak boleh terlalu banyak.

Alangkah baiknya CSR bisa diberikan langsung kepada masyarakat yang tentunya lebih membutuhkan. “Pemerintah kan sudah punya APBD. Contohnya mobil untuk PBB itu menurut kami kurang tepat sasaran. Lebih tepat lagi kalau diberikan kepada masyarakat dalam bentuk mobil Ambulan,” paparnya.

Terkait masalah dana nasabah masuk di rekening Teller salah satu kantor cabang pembantu di Pamekasan, Komisi C meminta Bank Jatim Pamekasan untuk memperbaiki sistem keamanan. Sehingga tidak ada lagi kejadian serupa di kemudian hari.

“Kemarin mungkin tidak ada sistem yang memprotect sehingga terjadi masalah. Ke depan setiap Transaksi harus langung ada struk. Dan oleh Kepala Cabang Pamekasan tadi sudah dijelaskan,” terang politisi PDI-P ini.

Ia memberikan saran kepada bank Jatim pusat agar meningkatkan pengawasan intensif kepada seluruh kantor cabang yang ada di Jawa Timur. Bank Jatim pusat harus sering turun dan konsolidasi. Sehingga harapan pemprov Jatim agar peningkatan deviden bisa lebih mudah tercapai.

“Kami mendorong kepada seluruh cabang-cabang di Bank Jatim daerah untuk menyalurkan kreditnya tidak hanya sektor yang aman menurut perbankan. Tapi juga sektor yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi di tingkat masyarakat bawah seperti pertanian, perikanan, UMKM dan perkebunan,” pungkasnya.

Senada, anggota Komisi DPRD Jatim Ahmad Hadinuddin memberikan beberapa catatan kepada bank Jatim. Pertama, terkait penghimpunan dana pihak ketiga, harus menjadi skala prioritas. “Jangan sampai DPK hanya bertumpu pada APBD kabupaten/kota. Karena kalau nanti kabupaten memutuskan mengelola APBD nya sendiri, maka bisa jadi akan terjadi masalah keuangan di Bank Jatim,” tegasnya.

Kedua, lanjut politisi Gerindra kaitannya dengan sekutiras keamanan dana nasabah. Jangan sampai masalah di Cabang Pamekasan, yakni dana Rp2,7 miliar yang dipindah ke rekening teller terjadi lagi. Karena kalau ini bisnis jasa, kalau terganggu kepercayaan masyarkat maka akan terganggu kredibiltas sebuah bank. “Harus segera diperbaiki dan ditingkatkan sistem keamannya,” pinta politisi asal Banyuwangi ini

Ketiga, terkait soal laba di tingkat cabang yang masih di bawah Rp 100 miliar, itu juga perlu ada inovasi. Misalnya denga memberikan stimulus bagi calon nasabah dan kreditur seperti bonus dan sebagainya. Apa kelebihanya jika menabung di bank Jatim harus terus ada inovasi. “Bisnis kepercayaan rujukannya adalah inovasi dan pelayanan diperbaiki. Apalagi sekarang jaman tekologi harus mengikuti perkembangan teknologi,” saran Ahmad Hadinuddin