Pemerintah Boleh Kenakan Pajak Untuk Kopi Susu Sachet, Dewan Jatim Ajukan Syarat

Pemerintah Boleh Kenakan Pajak Untuk Kopi Susu Sachet, Dewan Jatim Ajukan Syarat

Keputusan pemerintah akan mengenakan pajak pada minuman pemanis salah satunya kopi susu sachet dinilai tepat sasaran. Asalkan keputusan tersebut tak merugikan masyarakat.

“Kami tahu pemerintah dikejar untuk peningkatan pendapatan bagi APBN. Kami setuju pengenakan pajak tersebut namun asalkan tak mengurangi daya beli masyarakat tersebut terhadap produk yang dikenakan pajak,”ungkap anggota Komisi C DPRD Jatim Mohammad Nasih Aschal saat dikonfirmasi di Surabaya, Selasa (25/2/2020).

Politisi asal Partai Nasdem ini mengatakan tak hanya itu, pengenaan pajak terhadap kopi susu sachet juga diharapkan jangan sampai merusak perekonomian masyarakat kecil di Indonesia.

“Kopi susu sachet itu banyak di warkop (warung kopi) yang merupakan rata-rata masyarakat kelas bawah. Kami harap dengan pengenaan pajak tersebut tak mengurangi animo dari masyarakat untuk mengkonsumsi kopi susu sachet di warkop,’jelas pria asal Bangkalan Madura ini.

Sebelumnya, Pemerintah akan mengenakan cukai pada produk minuman berpemanis. Produk lainnya yang diusulkan kena cukai yaitu plastik, dan kendaraan bermotor beremisi karbon.

Minuman yang terkena cukai antara lain minuman berpemanis gula dan pemanis buat siap konsumsi, serta minuman berpemanis dalam bentuk konsentrat yang perlu proses pengenceran, seperti kopi saset dan minuman berenergi bubuk.

Sejauh ini ada dua klasifikasi jenis produk dan tarif cukai terhadap minuman berpemanis. Pertama, cukai untuk teh kemasan dengan usulan tarif Rp 1.500 per liter. Kedua, cukai untuk minuman berkarbonasi dengan usulan tarif Rp 2.500 per liter.

Dengan pengenaan pajak terhadap minuman berpemanis ini, harapannya akan menyuntik pendapatan negara sebesar Rp 6,25 T