Anik Pimpin Komisi B sidak ke Petrokimia

Anik Pimpin Komisi B sidak ke Petrokimia 

Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah melakukan sidak ke Petrokimia sebagai produsen dan distributor pupuk bersubsidi di Jatim. Dalam sidak tersebut,  Anik bersama anggota komisi B dan Kepala Dinas Pertanian dan ketahanan pangan serta beberapa pejabat terkait ikut serta.

Dalam kesempatan tersebut Anik mengatakan bahwa pihaknya bersama pemprov Jatim meminta Kementerian Pertanian harus mereview permentan nomor 1 tahun 2019 tentang kuota pupuk bersubsidi. Menurutnya kuota pupuk subsidi secara nasional tahun ini terkurangi 10 persen.

“Sedangkan Jawa Timur jadi 55 persen. Surat Gubernur 20 Januari belum terjawab, tapi Kementan secara lisan menjawab akan terjadi penggeseran alokasi pupuk dari daerah yang tidak tergunakan dengan baik,” kata Anik.

Sementara itu Hadi Sulistyo Kepala Dinas Pertanian dan ketahanan pangan mengatakan,  kendati ada kekhawatiran di sejumlah kabupaten di Jawa Timur, namun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Jawa Timur menjamin hingga saat ini belum ada kelangkaan pupuk. Hingga kini, kegiatan distribusi pupuk masih berlangsung di beberapa wilayah, terutama memasuki musim tanam tahun ini.

“Karena proses distribusi masih berlangsung, maka belum ada laporan kelangkaan pupuk. Proses distribusi dari produsen pupuk hingga saat ini masih terus dilakukan,” kata Hadi Sulistyo, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Jawa Timur.

Diakui Hadi, tahun ini pupuk yang dianggarkan Kementerian Pertanian hanya 1,3 juta ton. Jauh dari alokasi yang diusulkan Pemprov Jatim sebesar 4,9 juta ton. Namun angka itu, telah disesuaikan kementerian pertanian dengan luas lahan di Jawa Timur.

“Luas baku lahan kita 2,2 juta hektare itu termasuk sawah dan nonsawah, yang sawah hanya 1,2 juta hektare. Nanti kekurangannya yang nonsawah itu menunggu relokasi Maret,”terang Hadi. 

Hadi menambahkan, Kementerian Pertanian akan melakukan evaluasi terhadap provinsi yang tidak optimal menggunakan pupuk, dan akan dialokasikan ke wilayah lain yang membutuhkan seperti Jatim. Kementerian khususnya di Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) sudah berkirim surat ke Jatim untuk segera mengusulkan lagi melalui sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (eRDKK).

“Jadi saat ini masih belum dibilang langka sebenarnya, stok masih ada. Ya mohon maaf, mungkin pihak-pihak yang punya kepentingan yang bilang langka. Wong petani enggak resah kok,” lanjut Hadi