Marak Corona, DPRD Minta Jaminan Tak PHK Buruh

Marak Corona, DPRD Minta Jaminan Tak PHK Buruh

Komisi E DPRD Jawa Timur Jawa Timur meminta Dinas Kerja dan Transmigrasi meminta kepastian kepada pengusaha agar tidak mem-PHK buruh. Mengingat ekonomi sedang melemah.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Suwandi Firdaus mengatakan, dengan maraknya wabah corona ini dikhawatirkan daya beli masyarakat. Mengingat Presiden RI Joko Widodo meminta masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah. Sekolah-sekolah akhirnya meliburkan muridnya untuk mencegah penyebaran virus corona.

"Jika masyarakat beraktivitas di rumah, tentunya daya beli masyarakat turun," ujar Suwandi, dikonfirmasi, Senin 16 Maret 2020.

Jika daya beli menurun, perekonomian perusahaan akan tidak berjalan seperti biasanya sehingga produksi berkurang. Hal ini tentunya akan mengancam akan adanya pengurangan tenaga kerja, karena produksi menurun. Apalagi saat ini ekonomi dunia sedang melemah.

"Kita tidak ingin ada PHK massal karena dampak virus corona. Produksi perusahaan menurun sehingga mengurangi tenaga kerjanya," paparnya.

Suwandi meminta aktivitas perusahaan tetap berjalan. Namun Disnaker Jatim harus mengeluarkan surat edaran (SE) agar perusahaan yang melakukan pemeriksaan suhu tubuh terhadap buruh yang akan masuk ke pabrik.

“Surat edaran tersebut tentunya harus dipatuhi oleh perusahaan sebagai antisipasi sebaran corona,”ungkapnya.

Jika nantinya ditemukan m suhu tubuh buruh tinggi diperbolehkan tidak masuk kerja tanpa mengurangi gaji atau upah buruh. Dengan begitu, penularan virus Corona bisa dicegah sedini mungkin

"Corona sudah ditetapkan sebagai bencana nasional. Maka perlu adanya antisipasi pencegahan penyebaran," tegasnya